PANCORAN — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar kegiatan Pembinaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di wilayah Kecamatan Pancoran yang melibatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) serta elemen masyarakat se-Kecamatan Pancoran pada Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) se - Kecamatan Pancoran guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pembinaan ini dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui sinergi antara aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, Kecamatan Pancoran berkomitmen menciptakan alur informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan hingga ke tingkat warga terdepan.
Fokus Utama Pembinaan Keterbukaan Informasi:
Optimalisasi Layanan Informasi ASN: Meningkatkan kesiapan jajaran kecamatan dan kelurahan dalam mengelola serta menyajikan data publik secara akurat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peran Strategis RT, RW, dan LMK: Mengukuhkan posisi pengurus wilayah sebagai jembatan informasi resmi pemerintah sekaligus penyaring informasi liar (hoaks) di lingkungan warga.
Penguatan Kanal Komunikasi: Mendorong pemanfaatan media digital, papan pengumuman warga, dan saluran pengaduan resmi agar seluruh kebijakan pembangunan serta program bantuan sosial tersampaikan secara terbuka.
Kecamatan Pancoran berkomitmen bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, melainkan instrumen utama dalam membangun kepercayaan (public trust). Keterlibatan RT, RW, dan LMK sangat krusial karena jajaran pengurus lingkungan merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan dinamika warga setiap hari.
Melalui agenda pembinaan berkala ini, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berharap seluruh elemen aparatur dan tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Pancoran dapat terus berkolaborasi mewujudkan lingkungan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, serta bebas dari sumbatan informasi.