Silhakan mengisi formulir Permohonan Informasi Publik melalui link berikut:

Form Permohonan Informasi Publik

Konten

PPID pada UKPD mempunyai tugas, yaitu :

1. 1. memberikan layanan infrmasi kepada publik;
   
2. 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. 3. membant PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
4. 4. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
5. 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
6. 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
7. 7. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
8. 8. membuat laporan pelayanan informasi; dan
9. 9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID

PPID pada SKPD/UKPD mempunyai wewenang :

1. 1. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/ UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerj anya;
2. 2. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
3. 3. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. 4. membuat, memelihara dari/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
5. 5. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

WAKTU PELAYANAN

Pelayanan informasi publik Kecamatan Jagakarsa dilaksanakan setiap hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 dengan waktu istirahat sebagai berikut :

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan

b. hari Jumat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.30.

PEMBIAYAAN

1. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD/UKPD.

2. Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

3. Penyediaan dan pemberian pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi tidak dipungut biaya.

4. Dalam hal pemohon bermaksud melakukan penggandaan atau perekaman informasi publik, maka pemohon informasi dapat melakukan penggandaan atau perekaman dengan menggunakan biaya sendiri di sekitar lokasi PPID bersama petugas layanan informasi PPID atau menyediakan CD/VCD/Flashdisk untuk perekaman data informasi publik.

5. Dalam hal pemohon ingin mendapatkan salinan informasi melalui pengiriman jasa pos dan jasa kurir dikenakan biaya pos dan biaya kurir sesuai dengan ketentuan biaya pada kantor jasa pos dan kantor jasa kurir.

Konten