musrenbang-2020-dki-jakarta-hadapi-tantangan-besar

JAKARTA - Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2020 Provinsi DKI Jakarta untuk pembangunan Tahun 2021, memiliki tantangan besar karena tepat berada di tengah wabah Virus Corona (COVID-19). Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, saat membuka Musrenbang Online Kota/Kabupaten se-Provinsi DKI Jakarta, Rabu (8/4).

"Ini, saya ingin menggarisbawahi di sini, kita tidak memiliki tantangan yang kecil, pasca kejadian COVID-19. Kita memerlukan pertumbuhan yang berkualitas, namun di sisi lain, kita berhadapan dengan kondisi perekonomian dunia dan domestik yang amat merisaukan," ujarnya.

Dalam Musrenbang yang bertemakan 'Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas Untuk Stabilitas Pembangunan' ini, Anies berharap, Musrenbang bisa secara khusus memproyeksi prioritas mana yang harus dikerjakan, karena ada efek yang cukup besar dari kejadian kontraksi perekonomian. "Prinsip kita, bukan mengurangi masalah tapi jangan mengulang masalah. Kalau ada masalah harus kita selesaikan, karena masalah akan selalu hadir. Tugas kita menyelesaikan, dan jangan sampai berulang," tegasnya.

Anies menambahkan bahwa Musrenbang ini adalah prinsip sinkronisasi antara aspirasi yang ada di masyarakat, dengan rencana kerja pemerintah yang ada di dalam RPJMD. Dirinya pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota DPRD DKI Jakarta, yang telah memberikan masukan penting terkait dengan penyusunan RKPD 2021. "Sekaligus menyampaikan tantangan di lapangan, yang perlu menjadi perhatian," ucapnya.

Sementara Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan, Musrenbang di wilayah Kota Jakarta Selatan telah berjalan sejak awal Januari 2020. Dimulai dari Rembuk RW dengan total usulan 4.889 dari 579 RW. "Kemudian masuk Musrenbang di tingkat kelurahan, berkurang sebanyak 758 usulan, jadi 4.131 usulan. Ini sudah akumulasi dari 65 kelurahan di Jakarta Selatan," imbuhnya.

Di tingkat kecamatan, Marullah menyampaikan, terakomodir 3.519 usulan, atau berkurang 612 usulan dari 4.131 usulan. "Beberapa usulan ada yang ditolak karena beberapa pertimbangan. Misalnya, secara teknis tidak mungkin dilaksanakan, kondisi masih layak, atau status aset tidak jelas," tandasnya.

Sudin Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan