Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Marullah Matali, meminta kepada jajaran terkait seperti Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan para camat, agar menghidupkan alarm masyarakat, untuk mendeteksi dini adanya tawuran. Hal tersebut disampaikan Marullah saat rapat dengan para Camat dan SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, terkait Penanganan Permasalahan PMKS, Tawuran, Trek-trekan dan Tempat Hiburan di Wilayah Kota Jakarta Selatan.
Marullah mengatakan, dalam menangani masalah tawuran yang kerap terjadi di wilayah Jakarta Selatan, semua pihak harus bahu membahu dan tiga pilar harus solid. “Kita harus hidupkan alarm kita dalam hal ini FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat). Dari awal bulan Ramadan saya sudah sampaikan, waspadai daerah-daerah tertentu. Ingat bukan cuma daerah yang rawan, karena di jaga di sini namun pindah ke sana,” tutur Marullah saat memimpin rapat di Ruang Rapat Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Menurut Marullah, FKDM fungsinya memang melakukan deteksi dini sebelum terjadi tawuran. Sehingga ketika sudah terlihat adanya indikasi saja, maka sudah harus menginformasikan kepada pihak-pihak terkait. “Ini makanya saya sampaikan ke Pak Matsani (Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan), FKDM harus betul nyalain alarmnya sebelum terjadi. Alarm ini betul-betul harus dihidupkan. Nanti juga masing-masing camat menyampaikan ini ke lurah, lurah ke RW dan RW menyampaikan ke RT,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Marullah juga meminta jajarannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap para terduga pelaku tawuran. “Ambil langkah-langkah dan tindakan yang proporsial, kalau perlu keras yak keras, kalau represif ya represif, kalau perlu tangkap, kalau ini kan sudah tindak kriminal ya. Saya kira membawa senjata tajam bisa dikenakan Undang-Undang Darurat,” tegasnya.
Kemudian, lanjut Marullah, kalau terduga pelaku tawuran itu tidak bisa diproses hukum di kepolisian, maka bisa dibina di panti sosial. “Kalau perlu motornya ditahan. Saya minta ini harus keras. Kalau orang tanya kenapa? Jawaban saya, mereka daripada dibiarkan lebih membahayakan, maka lebih baik taruh di dalam saja dulu,” tandasnya.
Marullah mengatakan, dalam menangani masalah tawuran yang kerap terjadi di wilayah Jakarta Selatan, semua pihak harus bahu membahu dan tiga pilar harus solid. “Kita harus hidupkan alarm kita dalam hal ini FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat). Dari awal bulan Ramadan saya sudah sampaikan, waspadai daerah-daerah tertentu. Ingat bukan cuma daerah yang rawan, karena di jaga di sini namun pindah ke sana,” tutur Marullah saat memimpin rapat di Ruang Rapat Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
Menurut Marullah, FKDM fungsinya memang melakukan deteksi dini sebelum terjadi tawuran. Sehingga ketika sudah terlihat adanya indikasi saja, maka sudah harus menginformasikan kepada pihak-pihak terkait. “Ini makanya saya sampaikan ke Pak Matsani (Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan), FKDM harus betul nyalain alarmnya sebelum terjadi. Alarm ini betul-betul harus dihidupkan. Nanti juga masing-masing camat menyampaikan ini ke lurah, lurah ke RW dan RW menyampaikan ke RT,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Marullah juga meminta jajarannya untuk mengambil tindakan tegas terhadap para terduga pelaku tawuran. “Ambil langkah-langkah dan tindakan yang proporsial, kalau perlu keras yak keras, kalau represif ya represif, kalau perlu tangkap, kalau ini kan sudah tindak kriminal ya. Saya kira membawa senjata tajam bisa dikenakan Undang-Undang Darurat,” tegasnya.
Kemudian, lanjut Marullah, kalau terduga pelaku tawuran itu tidak bisa diproses hukum di kepolisian, maka bisa dibina di panti sosial. “Kalau perlu motornya ditahan. Saya minta ini harus keras. Kalau orang tanya kenapa? Jawaban saya, mereka daripada dibiarkan lebih membahayakan, maka lebih baik taruh di dalam saja dulu,” tandasnya.