Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Marullah Matali, membuka kegiatan sosialisasi pelaksanaan pendampingan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) Provinsi DKI Jakarta, yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin (25/3).
Dalam sambutannya, Marullah menyampaikan, kesejahteraan perekonomian suatu daerah berhubungan erat dengan kesejahteraan para pedagangnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada para pedagang, untuk dapat bijak memanfaatkan fasilitas tempat berdagang yang diberikan pemerintah, dan melakukan pembayaran retribusi yang ditetapkan dengan tepat waktu.
"Lokbin dan loksem disediakan dengan tujuan membesarkan usaha kecil masyarakat. Dengan biaya retribusi yang terjangkau, dimaksudkan agar masyarakat tetap bisa melanjutkan jualannya tanpa terbebani tarif retribusi yang mahal," ujarnya. Kedepannya, lanjut Marullah, pedagang juga sudah harus bisa mengakses pembayaran melalui bank elektronik, supaya kemudahan bertransaksi bisa dirasakan. “Kemudahan bertransaksi tentunya akan dapat menjadi sebuah kemudahan yang dapat dirasakan baik bagi pedagang maupun pembeli,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Shita Damayanti menyampaikan, sosialisasi ini ditujukkan untuk menindaklanjuti Perda 3 Tahun 2012, terkait penarikan retribusi terhadap UKM khususnya loksem dan lokbin di Jakarta Selatan.
"Nantinya pedagang membayar retribusi tidak lagi manual harus ke bank. Sudah kita sediakan layanan kemudahan bagi pedagang untuk transaksi pembayaran menggunakan auto debit. Dan hari ini, mereka diberikan sosialisasi prosedural penginputan data dalam sistem yang disediakan berikut tata caranya,” pungkasnya.
Dalam sambutannya, Marullah menyampaikan, kesejahteraan perekonomian suatu daerah berhubungan erat dengan kesejahteraan para pedagangnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau kepada para pedagang, untuk dapat bijak memanfaatkan fasilitas tempat berdagang yang diberikan pemerintah, dan melakukan pembayaran retribusi yang ditetapkan dengan tepat waktu.
"Lokbin dan loksem disediakan dengan tujuan membesarkan usaha kecil masyarakat. Dengan biaya retribusi yang terjangkau, dimaksudkan agar masyarakat tetap bisa melanjutkan jualannya tanpa terbebani tarif retribusi yang mahal," ujarnya. Kedepannya, lanjut Marullah, pedagang juga sudah harus bisa mengakses pembayaran melalui bank elektronik, supaya kemudahan bertransaksi bisa dirasakan. “Kemudahan bertransaksi tentunya akan dapat menjadi sebuah kemudahan yang dapat dirasakan baik bagi pedagang maupun pembeli,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Shita Damayanti menyampaikan, sosialisasi ini ditujukkan untuk menindaklanjuti Perda 3 Tahun 2012, terkait penarikan retribusi terhadap UKM khususnya loksem dan lokbin di Jakarta Selatan.
"Nantinya pedagang membayar retribusi tidak lagi manual harus ke bank. Sudah kita sediakan layanan kemudahan bagi pedagang untuk transaksi pembayaran menggunakan auto debit. Dan hari ini, mereka diberikan sosialisasi prosedural penginputan data dalam sistem yang disediakan berikut tata caranya,” pungkasnya.