Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengadakan Rapat Kerja Pertama Tahun 2018, di Ruang Rapat Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (6/2). Raker ini, bertujuan untuk menyelaraskan program kerja pada masing kelompok, yaitu Pokja Unit intelijen, pencegahan, penindakan dan unit yustisi. Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Arifin, yang memimpin rapat ini mengatakan, di 2017, UPPL telah banyak melakukan pembinaan dan juga sosialisasi.
"Pemikiran kita dalam keberhasilan unit ini, harapannya bukan ukurannya banyak orang yang ditindak, atau semakin banyak yang tertangkap tangan menjadi ukuran bahwa ini pemberantasan pungsi dianggap berhasil. Kita berharap pencegahan lebih diutamakan," ujarnya. Arifin menuturkan, para jajaran SKPD ataupun UKPD, telah memiliki komitmen integritas dalam memberi pelayanan publik tanpa adanya pungutan liar.
"Kita banyak bersyukur sebagai pegawai tingkat kesejahteraan sudah makin baik. Ini harapannya, pelayanannya berbanding lurus pada masyarakat, berkomitmen tidak ada lagi hal-hal yang dengan prosedur apalagi dengan pungli yang terjadi di masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua UPPL Jakarta Selatan yang juga merupakan Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKBP Budi Sartono, mengatakan, Jakarta Selatan, di 2018 UPPL akan terus menyelenggarakan berbagai kegiatan guna menghilangkan masalah pungutan liar di Jakarta Selatan. "Jadi kualitas kita tingkatkan, bukan jumlah uangnya," tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil ketua UPPL Jakarta Selatan Junjung Hapoltakan, melaporkan hasil pelaksanaan UPPL di 2017.
"Kami telah melaksanakan sosialisasi saber pungli sebanyak 26 angkatan dengan jumlah peserta 3.830 orang yang berasal dari ASN, Jajaran Polres Jaksel, tokoh masyarakat, dan para pekerja lepas. Selain itu, kami juga telah melakukan penindakan dan pembinaan terhadap pelaku praktek pungutan liar sebanyak 16 kali, dengan binaan masyarakat sejumlah 37 orang," ujarnya. (KIP JS)