Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintaha, maka diperlukan SDM A[paratur yang profesional dengan kuantitas yang tepat shingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara pima dan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.
“Penataan PNS yang dilakukan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta diawali dengan menghitung proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang juga menjadi persyaratan untuk memperoleh formasi pegawai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI,”kata Tri Kurniadi saat membuka acara Sosialisasi kepegawaian di lingkungan Kota Adm. Jakarta Selatan, Selasa (30/8).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. Oleh karena itu dengan adanya SIMPEG maupun sistem Aplikasi Pensiun PNS, diharapkan akan tercipta sistem informasi yang terpadu guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasikepegaweian agar menjadi lebih cepat, transparan dan mampu menyanyikan data informasi yang akurat dalam membuat kebijakan maupun mengambil keputusan terkait permaslahan pegawai.
“Masalah kepuasan pelayanan itu relatif yang penting bagaimana kita lebih meningkatkan pelayan kepada masyarakat,”tegasnya.