Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, menggelar Rapat Evaluasi Posko Pemilu Bersama 2019 di Ruang Crisis Center Kantor Wali Kota Adminstrasi Jakarta Selatan, Senin (25/3). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mahludin, didampingi Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Selatan M. Matsani, serta unsur terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Mahludin mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat di dalam Posko Bersama ini. Mahludin mengungkapkan, Posko Bersama dibentuk sebagai sarana informasi dalam mensukseskan Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.
"Karena Posko Bersama adalah wadah koordinasi dan komunikasi, maka agar posko di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat mengikutsertakan dan mengefektifkan PPK, PPS, Panwascam dan PPL. Sehingga, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis bisa di jawab oleh penyelenggara di tingkat bawah," katanya. Sementara, Ketua KPU Jakarta Selatan Agus Sudono mengatakan, menjelang pemilihan umum yang kurang dari satu bulan ini, pihaknya terus melakukan sinergitas kepada unsur terkait dalam hal lokasi-lokasi yang dilarangan untuk berkampanye.
"Ada beberapa tempat yang dilarang untuk kampanye seperti tempat beribadah, lembaga pendidikan, gedung pemerintahan. Kami mohon bantuan kepada seluruh unsur yang terlibat agar mendukung dan ikut membantu atas pemilu yang akan datang agar dapat berjalan dengan baik," tuturnya.
Sama halnya KPU, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufik mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengawasan serta menertibkan segala pelanggaran yang terjadi menjelang pemilu. "Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menertibkan pelaksanaan pemilu, dan memohon bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan beserta masyarakat agar semua juga berjalan lancar," tandasnya.
Dalam rapat tersebut, Mahludin mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat di dalam Posko Bersama ini. Mahludin mengungkapkan, Posko Bersama dibentuk sebagai sarana informasi dalam mensukseskan Pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang.
"Karena Posko Bersama adalah wadah koordinasi dan komunikasi, maka agar posko di tingkat kelurahan dan kecamatan dapat mengikutsertakan dan mengefektifkan PPK, PPS, Panwascam dan PPL. Sehingga, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis bisa di jawab oleh penyelenggara di tingkat bawah," katanya. Sementara, Ketua KPU Jakarta Selatan Agus Sudono mengatakan, menjelang pemilihan umum yang kurang dari satu bulan ini, pihaknya terus melakukan sinergitas kepada unsur terkait dalam hal lokasi-lokasi yang dilarangan untuk berkampanye.
"Ada beberapa tempat yang dilarang untuk kampanye seperti tempat beribadah, lembaga pendidikan, gedung pemerintahan. Kami mohon bantuan kepada seluruh unsur yang terlibat agar mendukung dan ikut membantu atas pemilu yang akan datang agar dapat berjalan dengan baik," tuturnya.
Sama halnya KPU, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufik mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengawasan serta menertibkan segala pelanggaran yang terjadi menjelang pemilu. "Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menertibkan pelaksanaan pemilu, dan memohon bantuan dan dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan beserta masyarakat agar semua juga berjalan lancar," tandasnya.