DPRD Kabupaten Bangka Barat mengunjungi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel), guna melakukan kunjungan kerja terkait dengan pembinaan dan pengawasan, serta mengenai sistem pengelolaan aset daerah agar terdata dengan baik.
Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Isnawa Adji, yang menerima kunjungan kerja di Ruang Rapat Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu (6/11), mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bangka Barat, yang menjadikan Jakarta Selatan sebagai kunjungan kerja untuk mereka.“Kami dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, terus melakukan upaya-upaya yang terbaik di dalam hal-hal tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat H. Badri Syamsu menuturkan, ada perwakilan dari dua komisi yang hadir dalam kunjungan kerja ini. Komisi I ingin membahas terkait dengan pembinaan dan pengawasan, dan Komisi II membahas aset daerah. “Di kami masih tumpang tindih, dan di daerah kami kadangkala untuk mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kami terkendala masalah aset yang tidak tahu bagaimana rimbanya. Dalam kunjungan ini, kami mohon pencerahan dan perkembangan, sehingga nanti ada titik temu terkait dengan hal ini,” terangnya.
Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Junjung Hapoltakan menambahkan, pihaknya kini sedang mengedepankan konsultasi, salah satunya terkait dengan barang jasa. “Juga mengenai pelaksanaan giat. Di sini ada 116 UPD termasuk kelurahan, kecamatan, suku dinas, dan sebagainya,” tandasnya.
Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Isnawa Adji, yang menerima kunjungan kerja di Ruang Rapat Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu (6/11), mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bangka Barat, yang menjadikan Jakarta Selatan sebagai kunjungan kerja untuk mereka.“Kami dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, terus melakukan upaya-upaya yang terbaik di dalam hal-hal tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat H. Badri Syamsu menuturkan, ada perwakilan dari dua komisi yang hadir dalam kunjungan kerja ini. Komisi I ingin membahas terkait dengan pembinaan dan pengawasan, dan Komisi II membahas aset daerah. “Di kami masih tumpang tindih, dan di daerah kami kadangkala untuk mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kami terkendala masalah aset yang tidak tahu bagaimana rimbanya. Dalam kunjungan ini, kami mohon pencerahan dan perkembangan, sehingga nanti ada titik temu terkait dengan hal ini,” terangnya.
Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Junjung Hapoltakan menambahkan, pihaknya kini sedang mengedepankan konsultasi, salah satunya terkait dengan barang jasa. “Juga mengenai pelaksanaan giat. Di sini ada 116 UPD termasuk kelurahan, kecamatan, suku dinas, dan sebagainya,” tandasnya.