Jakarta Selatan - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2026, di Ruang Antasari Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Jumat (24/4). Acara tersebut dibuka Wakil Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Murthadho.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ahmad Basharudin dan para narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring tersebut diikuti kurang lebih 250 wajib pajak, parah lurah, LMK dan Pengurus RT, RW se-Jakarta Selatan.
Ali Murthadho, mengatakan, dalam kesempatan ini, perlu diulas bahwa kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan di dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 2025 telah mencapai penerimaan sebesar 107,90 persen, ini merupakan prestasi yang membanggakan.
"Capaian ini harus terus kita pertahankan dengan dukungan para stakeholder, khususnya para Wajib Pajak (WP)," ujarnya.
Ia pun mengapresiasi kegiatan tersebut, sebab pemahaman masyarakat sebagai landasan itu penting dalam mewujudkan kepedulian dan keberhasilan pembangunan provinsi Ini. “Terutama bapak ibu yang tergabung dalam Dasa Wisma, RT, RW, Dewan Kota dan lainnya yang merupakan garda terdepan dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ucapnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati menyampaikan, kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah ini merupakan salah satu upaya untuk menginformasikan Keputusan Gubernur mengenai kebijakan PBB-P2 Tahun 2026.
"Bapak Gubernur telah mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 2026, kebijakan ini merupakan strategi fiskal daerah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus menjaga kesinambungan penerimaan daerah," katanya.