Jakarta Selatan – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) akan menyelesaikan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi keluhan warga Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi. Keluhan tersebut disampaikan warga dalam Forum Kelurahan Setiabudi 2026, Kantor Kelurahan Setiabudi, Jumat (6/2).
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mukhlisin, menerangkan, di Forum Kelurahan Setiabudi ada 10 usulan dan dua usulan diantaranya ditolak, sementara delapan lainnya diakomodir.
Dalam Forum Kelurahan Setiabudi, lanjutnya, warga menyampaikan keluhannya terkait PKL. Untuk itu, ia meminta kepada Satpol PP untuk menghalau para PKL agar berdagang pada tempatnya.
"Untuk tim teknis, saya berharap agar usulan yang delapan ini, bila bisa dikerjakan tahun ini, tidak usah menunggu tahun 2027, koordinasikan dengan kasudinnya untuk ditindaklanjuti tahun ini," tandasnya.
Ketua RW 01 Kelurahan Setiabudi, Dwi Sunuirwantono, mengatakan, permasalahan di RW-nya adalah masalah PKL, yang berada di Jalan Setiabudi Utara dan Jalan Setiabudi Selatan, yang tidak tertata sehingga di forum ini mengusulkan rambu dilarang berdagang.
Tetapi ada solusi dari Kelurahan, bahwa di daerah tersebut sedang ada penataan, sehingga pedagang dan parkiran diminta untuk pindah. "Saya berharap untuk daerah itu nantinya tertib, tidak menimbulkan kemacetan, serta aman dari pedagang kaki lima, dan nyaman bagi masyarakat sekitarnya," ucapnya.
Forum Kelurahan juga dilaksanakan di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa dan Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi.
Pada Forum Kelurahan Jagakarsa terdapat 37 usulan, 35 di antaranya merupakan usulan fisik namun hanya 31 usulan yang diakomodir. Adapun dua usulan non fisik berupa permintaan alat hadroh ke Sudin Kebudayaan Jakarta Selatan, dapat diakomodir di tahun ini.
Salah satu usulan fisik adalah Pembangunan/Peningkatan Saluran Mikro sepanjang 212 meter dengan lebar 40 sentimeter di Gang Musyawarah, RT 006/RW 004.
Untuk Forum Kelurahan Karet, terdapat 25 usulan, yang terdiri dari 19 usulan fisik dan enam usulan barang.