Jakarta - Seluruh jajaran di Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) diinstruksikan untuk mendukung Sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, yang diinisiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Selatan. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Plt Wakil Walikota Administrasi Jakarta Selatan Ali Murthadho, saat membuka Sosialisasi Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022 di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Rabu (7/9).
Ali menuturkan, jajaran BPS akan menggelar pendataan Regsosek yang akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. "Informasi yang diperoleh nantinya juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten," katanya.
Ali menuturkan, dukungan tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan pendataan awal saja, namun juga mengikuti segala proses tahapannya. Termasuk berkolaborasi dengan personil Koseka, PML dan PPL agar data yang diperoleh nantinya merupakan gambaran nyata di lapangan. "Kalau data yang diperoleh dan disajikan tidak akurat, tentu juga pengambilan keputusannya tidak tepat. Kalau pengambilan keputusannya tidak tepat, muaranya adalah tidak efektif dan efisien. Kalau tidak efektif dan efisien, kerugian negara di depan mata. Namun sebaliknya, jika data yang disajikan valid dan berkualitas, maka akan berdampak pada program pembangunan yang berkualitas pula," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi DKI Jakarta Suryana menuturkan, pada kegiatan itu akan ditampilkan informasi berupa berbagai kondisi sosial yang ada di lapangan. "Seperti, kondisi sosial ekonomi demografis,kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan dan informasi sosial ekonomi," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Ali menuturkan, jajaran BPS akan menggelar pendataan Regsosek yang akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, melainkan keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. "Informasi yang diperoleh nantinya juga digunakan untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan. Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten," katanya.
Ali menuturkan, dukungan tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan pendataan awal saja, namun juga mengikuti segala proses tahapannya. Termasuk berkolaborasi dengan personil Koseka, PML dan PPL agar data yang diperoleh nantinya merupakan gambaran nyata di lapangan. "Kalau data yang diperoleh dan disajikan tidak akurat, tentu juga pengambilan keputusannya tidak tepat. Kalau pengambilan keputusannya tidak tepat, muaranya adalah tidak efektif dan efisien. Kalau tidak efektif dan efisien, kerugian negara di depan mata. Namun sebaliknya, jika data yang disajikan valid dan berkualitas, maka akan berdampak pada program pembangunan yang berkualitas pula," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum BPS Provinsi DKI Jakarta Suryana menuturkan, pada kegiatan itu akan ditampilkan informasi berupa berbagai kondisi sosial yang ada di lapangan. "Seperti, kondisi sosial ekonomi demografis,kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan dan informasi sosial ekonomi," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.