walikota-anas-efendi-buka-rapimko-iii-kadin-jaksel

Rapat Pimpinan Kota III Kadin (Rapimko) Jakarta Serlatan merupakan rapat pimpinan pada jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergik dalam perencanaan dan program-program antar jajaran di tingkat Kota Adm Jakarta Selatan. Rapimko III mengambil tema “Mendorong penataan kawasan pemukiman dan usaha di Jakarta Selatan bagi peningkatan iklim investasi”.

 Walikota Jakarta Selatan Anas Efendi mengatakan wilayah Jakarta Selatan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, kekhusan nya adalah sebagai daerah penyanggah resapan air perlu diperhatikan bagi tata kelola dan usaha,”katanya saat membuka Rapimko III/2012 Kadin Jakarta Selatan di gedung Bidakara, Rabu (28/3).

 Pemukiman sudah tertata sejak dulu dan sudah diatur sesuai dengan rencana Tata Kota. Untuk dunia usaha perdagangan dan perkantoran di wilayah utara dan wialayah selatan bersebelahan dengan kota Depok, yaitu kecamatan Jagakarsa, Cilandak dan Pasar Minggu sebagai kawasan pemukiman, merupakan daerah  penyanggah karena KDB nya sangat rendah 20 persen dibanding wilayah utara.lebih tinggi,”terangnya.

 Bagi para pengusaha  perdagangan dan perkantoran yang ingin membangun usaha, saya berharap sebagai walikota tentu ingin semua pengusaha mematuhi aturan peruntukan, dan juga tidak menyalahi aturan yang ada,”tambahnya.

 Sementara Ketua Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi menambahkan pemukiman sudah tertata sejak dulu, tapi perkembangan dunia usaha yang berkaitan dengan kegiatan ini tidak bisa ditahan. Sehingga ada suatu penyesuaian, penyelarasan, tapi tidak boleh melanggar aturan tata kota,.hingga topik ini menjadi penting. Tapi hal yang terpenting bagaimana masalah tata ruang, tata kota sehingga ada sinkronisasi tidak melanggar tapi ada kebijakan-kebijakan khusus barangkali dengan kaitan penataan pemukiman dan kaitan dunia usaha.

 Akhmad Syarbini ketua Kadin Jakarta Selatan mengatakan Kadin adalah mitra Pemerintahan Kota, harapan kita bagaimana iklim investasi bisa terus bergairah, tentunya dari sisi perizinan, sosialisasi masalah peraturan dan sisi bagaimana bisa mengembangkan kawasan ini bisa terintegrasi, itu hal yang utama. Karena bicara kawasan pemukiman dan usaha ideal nya orang bekerja jangan jauh-jauh sehingga mobilisasi tidak terlalu tinggi, yang berkaitan rencana pemerintah menaikan BBM bisa diantisipasi.