Wakil Presiden Boediono mengatakan masyarakat mendambakan pelayanan bentuk apapun sepeti perizinan, pelayanan langsung yang bisa dinikmati apakah dibidang kesehatan, pendidikan, dunia usaha, infrastruktur, keamanan, bebas dari banjir dan tidak macet semuanya adalah pelayanan yang dirasakan benar oleh masyarakat Indonesia.
Oleh sebab itu nantinya kita harus melihat semua apapun yang kita lakukan dengan kacamata pelayanan akhir yang dinikmati masyarakat bisa meningkat mutunya. Tekat kita untuk benar-benar meningkatkan efisiensi dari birokrasi kita yang nantinya diukur dari mutu pelayanan, muaranya dari masyarakat juga yang mengukur masyarakat akhirnya yang menentukan adalah tiap konfiden kepercayaan masyarakat pada birokrasi itu ukuran terakhir.
Jadi nantinya akan kita operasionalisasi pada beberapa tingkat dan kita akan lakukan koordinasi dengan erat antara pusat dan daerah,”katanya yang didampingi Menteri Kesra Agung Laksono, Menteri Agama Surya Dharma Ali, Kepala BPN RI Joyo Winoto dan Kanwil BPN DKI Jakarta M. Ikhsan saat kunjungan kerja di kantor walikota Jaksel, Senin (22/3).
Ada 19 pelayanan terpadu di gedung walikota Jaksel adalah langkah yang baik dan ada hasil prestasi unggulan hal itu sudah ada harus diteruskan dan akan kita cek dan akan dilaporkan dengan apa dilakukan di instansi-instansi lain. Saya kira masih ada ruang bagi kita semua birokrasi untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat kita,”tuturnya.
Apapun yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya tetapi ada kalanya ada mis ada sesuatu kita lupa atau kita abaikan ada yang tidak benar pelaksanaan dilapangan dalam praktek. Itu semua dapat kita dapatkan apabila masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan ini, sangat baik nantinya dalam proses mekanisme nya. Tetapi ada pengawasan internal dan eksternal, saya sudah melihatdalam bagan dalam proses mekanisme pelayanan tadi bagus.
Boediono tambahkan proses pengawasan masyarakat sendiri harus diberi ruang yang lancar dimana disitu bukan hanya komplin atau keluhannya masuk, tapi harus ada respon dimana quik respon itu ada suatu unit tersendiri. Proses penilaian masyarakat dan respon dari birokrasi ini merupakan satu kesatuan tidak harus tidak berjalan dengan lancar kalau kita ingin bahwa good governance reformasi birokrasi mencapai sasaran kita inginkan.
Pengawasan internal adalah unit yang bisa memberikan input kepada pak wali kalau ditingkat nasional presiden, unit pengendalian harus independent dari pelaksana operasional. Unit reguler memberikan laporan independent mungkin menjadi masalah di lapangan dan mengusulkan solusi, unit ini dijakan sarana untuk meningkatkan efisiensi dan sangat bermanfaat,”ujar Boediono.
Dikesempatan itu juga Boediono melakukan teleconference pelanyanan pertanahan dengan mobil Larasita di Kel. Pejaten Timur yang dipandu Mohammad Jaya Kasie Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Jaksel. Boediono langsung berbicara dengan warga bagaimana proses mengurus pelayanan tanah, warga berbicara seadanya tanpa diatur dan bicara sebenarnya, jadi misalnya ada kejanggalan mereka langsung sampaikan. Pelayanan Larasita bertujuan mendekatkan pelayanan pertanahan ke semua masyarakat atau meminimalisir pengurusan dengan memotong jalur birokrasi serta menghilangkan peran pihak ketiga dalam pelayanan pertanahan.