Jakarta - Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Administrasi Jakarta Selatan, menggelar rapat koordinasi guna meningkatkan sinergitas di masing-masing unit, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Selasa (25/5).
Kepala Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Santoso Teguh Iman Pratiknyo mengatakan, rapat yang diikuti dari unsur kepolisian di masing-masing wilayah Jakarta Selatan, dan juga Suku Dinas Cipta Karya Tata ruang dan Pertanahan ini, membahas mengenai potensi pungutan liar dalam perizinan bangunan pada pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung.
Selain itu, rapat ini juga didasari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung. "Kita membahas pengawasan perizinan bangunan, kita menggandeng kepolisian, karena polisi lah yang punya jejaring di tingkat kelurahan, polisi kan punya Binmas, akhirnya kita kolaborasikan dan sinergikan dengan Sudin CKTRP," tuturnya.
Teguh menegaskan, pihaknya keras menolak praktik pungli baik di segala sektor tak terkecuali pada perizinan bangunan. "Kami juga membuka pengaduan masyarakat bagi yang melihat praktik pungli, agar melaporkan kepada kami di Call/SMS Center dengan nomor 081380358890," pungkasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Kepala Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Santoso Teguh Iman Pratiknyo mengatakan, rapat yang diikuti dari unsur kepolisian di masing-masing wilayah Jakarta Selatan, dan juga Suku Dinas Cipta Karya Tata ruang dan Pertanahan ini, membahas mengenai potensi pungutan liar dalam perizinan bangunan pada pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung.
Selain itu, rapat ini juga didasari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung. "Kita membahas pengawasan perizinan bangunan, kita menggandeng kepolisian, karena polisi lah yang punya jejaring di tingkat kelurahan, polisi kan punya Binmas, akhirnya kita kolaborasikan dan sinergikan dengan Sudin CKTRP," tuturnya.
Teguh menegaskan, pihaknya keras menolak praktik pungli baik di segala sektor tak terkecuali pada perizinan bangunan. "Kami juga membuka pengaduan masyarakat bagi yang melihat praktik pungli, agar melaporkan kepada kami di Call/SMS Center dengan nomor 081380358890," pungkasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.