sudin-nakertransgi-jaksel-sidak-pelaksanaan-psbb-di-sejumlah-perkantoran

Jakarta – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas (Sudin) Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), melakukan sidak terhadap pelaksanaan Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah perkantoran wilayah Jakarta Selatan, Senin (11/1).

Kepala Sudin  Nakertransgi Jaksel Sudrajad, yang memimpin langsung sidak didampingi satgas penanggulangan PSBB baik tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan, mengatakan bahwa perkantoran yang dituju dalam sidak ini antara lain PT Cekindo Business Internasional, PT Novartis Indonesia, dan PT Axa Services Indonesia. Semua kantor, lanjutnya, berada di Gedung AXA Tower, Jalan Prof Dr Satrio, Kuningan City, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi.

"Mulai hari ini aktifitas di perkantoran kita izinkan 25 persen dari jumlah pekerja yang ada. Tadi kita sidak Alhamdulillah kita temukan semua karyawan yang ada semua di bawah 25 persen, kami sampaikan terima kasih juga kepada pengelola AXA Tower yang sudah bisa me-manage tenant-tenant nya, sehingga bisa mematuhi ketentuan," ujarnya.

Sudrajad menuturkan, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. “Selain semua perkantoran menerapkan pembatasan pekerja 25 persen, hasil sidak di tiga perkantoran tersebut tercatat sudah menerapkan protokol kesehatan mulai dari pengecekan suhu tubuh, pembatasan jarak, hand sanitizer, dan penggunaan masker,” ungkapnya.

Sudrajad menambahkan, pihaknya akan terus melaksanakan monitoring selama Pengetatan PSBB dilaksanakan di wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan. Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat, apabila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pembatasan jumlah karyawan, untuk segera melapor ke Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan.

“Atau kanal-kanal yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi pengaduan masyarakat JAKI maupun CRM. Saya berharap masyarakat bisa memberikan masukan-masukan kalau memang melihat ada perusahaan atau perkantoran yang belum menerapkan ketentuan itu," tandasnya.

Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.