Bendahara merupakan ujung tombak, kalau inventarisasi salah maka kedepan akan kejadian, seperti di Jakarta Barat ternyata kantor walikota Jakarta Barat itu bukan aset milik Pemprov DKI Jakarta miris, SDN 01/02 Petukangan Selatan Pesanggrahan ternyata aset kita diakui orang-orang yang tidak berkepentingan dan sebagian ada di lingkungan pendidikan yang belum diinventarisir.
“Lahan seluas 1,5 juta meter persegi fasos fasum barang-barang bisa berupa tanah dan bangunan Pemprov DKI Jakarta belum diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Ini kelemahan kita betul-betul suatu kelemahan kita yang belum dinventarisir berapa banyak kerugian Pemprov”.
“Kehadiran Bapak/Ibu Bendahara Sekolah di sosialisasi ini merupakan ujung tombak untuk menyelamatkan aset Pemda,”ujar Desi Putra Sekretaris Kota Adm. Jakarta selatan Desi Putra saat kegiatan Sosialisasi Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah di Aula SMPN 12 Jakarta, Jl. Wijaya Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (22/2).
Desi Putra juga ingatkan awal Maret ini Neraca Pemprov DKI Jakarta harus selesai, maka itu kita harus kerja keras kejar tayang, kejar target. Neraca Pemprov DKI Jakarta masih terdapat angka 24,6 Trilyun yang belum di validasi dan Rp 98,3 milyar adanya di Sudin Pendidikan Jakarta Selatan, maka saya harapkan ayo kerja keras.
“Kita mulai inventarisir cek lagi bagaimana barang kita, pegang teguh semboyan Jakarta Selatan yaitu, integritas, profesional, transparan, disiplin dan santun,”tandasnya. (HUMAS JS)