Jakarta - Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), telah menindak ribuan pelanggar selama dua minggu berlangsungnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni dari 14 hingga 24 September 2020.
Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Ujang Harmawan mengatakan, dari ribuan pelanggar itu, sebanyak 157 pelanggar memilih denda administrasi. Sementara mereka yang memilih kerja sosial tercatat sebanyak 2.138 pelanggar. "Dalam kurun waktu dua minggu nominal denda administrasi terkumpul adalah Rp 30.300.000," katanya, Minggu (27/9).
Di sisi lain, Ujang menuturkan, jajarannya juga menindak tempat usaha yang masih bandel dalam penerapan protokol COVID-19 yang sudah ditentukan pemerintah. Pihaknya memberikan teguran tertulis kepada satu pelanggar, penutupan sementara 1x24 jam ke 2 pelanggar dan penutupan sementara 3x24 jam kepada 44 pelanggar. "Total ada 47 Pelanggar tempat usaha yang kami tindak," imbuhnya.
Ujang menambahkan, pihaknya melakukan penindakan berdasarkan peraturan yang dituangkan dalam Pergub 88/2020, juga Pergub 79/2020 jo. 41/2020. "Mengatur tentang penggunaan masker secara perorangan dan tempat usaha, serta sanksi administrasi dan sanksi sosial," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Ujang Harmawan mengatakan, dari ribuan pelanggar itu, sebanyak 157 pelanggar memilih denda administrasi. Sementara mereka yang memilih kerja sosial tercatat sebanyak 2.138 pelanggar. "Dalam kurun waktu dua minggu nominal denda administrasi terkumpul adalah Rp 30.300.000," katanya, Minggu (27/9).
Di sisi lain, Ujang menuturkan, jajarannya juga menindak tempat usaha yang masih bandel dalam penerapan protokol COVID-19 yang sudah ditentukan pemerintah. Pihaknya memberikan teguran tertulis kepada satu pelanggar, penutupan sementara 1x24 jam ke 2 pelanggar dan penutupan sementara 3x24 jam kepada 44 pelanggar. "Total ada 47 Pelanggar tempat usaha yang kami tindak," imbuhnya.
Ujang menambahkan, pihaknya melakukan penindakan berdasarkan peraturan yang dituangkan dalam Pergub 88/2020, juga Pergub 79/2020 jo. 41/2020. "Mengatur tentang penggunaan masker secara perorangan dan tempat usaha, serta sanksi administrasi dan sanksi sosial," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.