Jakarta - Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021 Tingkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) dinilai berjalan dengan lancar. Meski pada tahun ini, Musrenbang dilaksanakan secara daring lantaran adanya Pandemi COVID-19.
Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Dewi Rustiowati mengatakan, Musrenbang Tingkat Kelurahan di Jakarta Selatan akan selesai pada 12 Februari. Setelah itu, Musrenbang akan berlanjut di tingkat kecamatan, lalu tingkat kota.
“Saat ini masih Musrenbang Kelurahan sampai dengan tanggal 12 Februari dan dilaksanakan secara daring. Tingkat kecamatan tanggal 18, dan 22 sampai dengan 25 Februari. Untuk tingkat kota, kami belum ada jadwal, karena belum ada arahan dari provinsi,” ujarnya, Senin (8/2).
Dewi menuturkan, selama proses Musrenbang, pihaknya tidak memberikan arahan secara khusus. Karena, lanjut Dewi, Musrenbang Tingkat Kelurahan sudah penentuan diteruskan, teranggarkan, atau ditolaknya usulan dalam rembuk RW.
“Diharapkan usulan masyarakat yang sudah sesuai dengan template (Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 tahun 2020 tentang Standarisasi Usulan Rembuk RW dalam rangka penyusunan RKPD 2022), sebagian besar dapat diakomodir oleh UKPD tujuan,” tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Dewi Rustiowati mengatakan, Musrenbang Tingkat Kelurahan di Jakarta Selatan akan selesai pada 12 Februari. Setelah itu, Musrenbang akan berlanjut di tingkat kecamatan, lalu tingkat kota.
“Saat ini masih Musrenbang Kelurahan sampai dengan tanggal 12 Februari dan dilaksanakan secara daring. Tingkat kecamatan tanggal 18, dan 22 sampai dengan 25 Februari. Untuk tingkat kota, kami belum ada jadwal, karena belum ada arahan dari provinsi,” ujarnya, Senin (8/2).
Dewi menuturkan, selama proses Musrenbang, pihaknya tidak memberikan arahan secara khusus. Karena, lanjut Dewi, Musrenbang Tingkat Kelurahan sudah penentuan diteruskan, teranggarkan, atau ditolaknya usulan dalam rembuk RW.
“Diharapkan usulan masyarakat yang sudah sesuai dengan template (Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 52 tahun 2020 tentang Standarisasi Usulan Rembuk RW dalam rangka penyusunan RKPD 2022), sebagian besar dapat diakomodir oleh UKPD tujuan,” tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.