Jakarta - Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani COVID-19 di Jaksel secara maksimal. Terlebih, ada cluster baru di Jaksel yaitu perkantoran, sehingga pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi cluster baru. Hal tersebut Munjirin ucapkan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid Tingkat Kota Jakarta Selatan dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin (27/7).
"Jakarta Selatan sendiri ada beberapa kantor yang menjadi cluster baru penyebaran COVID-19. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya BPBD yang saat ini organisasinya berada di tingkat provinsi," ujarnya. Munjirin juga meminta kepada BPBD Provinsi DKI Jakarta, untuk berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan agar bisa berjalan berdampingan dalam penanganan COVID-19. "Perlu diketahui pemerintah kota sudah berupaya mengawasi cluster-cluster penyebaran covid dengan menempatkan personel gabungan untuk menindak atau mengedukasi bahaya COVID-19 di tempat umum," ungkapnya.
Sementara Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Heri Gunara mengatakan, pihaknya akan membentuk struktur organisasi yang bernaung di tingkat kota yakni PBK atau Penanggulangan Bencana Kota. Organisasi ini, akan dipimpin oleh Kepala Suku Badan yang berpangkat eselon 3A, dan memiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara mandiri.
"BPBD menjadi pengawas PSBB dari tingkat provinsi, sudah melakukan pengawasan di beberapa pasar dan sudah berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya. Nantinya, BPBD akan ikut setiap kegiatan yang di lakukan oleh wali kota, wakil wali kota, sekko ataupun sudin. BPBD akan menjadi tim pendukung apabila koordinasi tersebut menemui jalan buntu. BPBD akan menjadi jembatan dan membuka jalur kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Jakarta Selatan sendiri ada beberapa kantor yang menjadi cluster baru penyebaran COVID-19. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya BPBD yang saat ini organisasinya berada di tingkat provinsi," ujarnya. Munjirin juga meminta kepada BPBD Provinsi DKI Jakarta, untuk berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan agar bisa berjalan berdampingan dalam penanganan COVID-19. "Perlu diketahui pemerintah kota sudah berupaya mengawasi cluster-cluster penyebaran covid dengan menempatkan personel gabungan untuk menindak atau mengedukasi bahaya COVID-19 di tempat umum," ungkapnya.
Sementara Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Heri Gunara mengatakan, pihaknya akan membentuk struktur organisasi yang bernaung di tingkat kota yakni PBK atau Penanggulangan Bencana Kota. Organisasi ini, akan dipimpin oleh Kepala Suku Badan yang berpangkat eselon 3A, dan memiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara mandiri.
"BPBD menjadi pengawas PSBB dari tingkat provinsi, sudah melakukan pengawasan di beberapa pasar dan sudah berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya. Nantinya, BPBD akan ikut setiap kegiatan yang di lakukan oleh wali kota, wakil wali kota, sekko ataupun sudin. BPBD akan menjadi tim pendukung apabila koordinasi tersebut menemui jalan buntu. BPBD akan menjadi jembatan dan membuka jalur kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.