Jakarta - Pemilik bangunan yang berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan, wajib untuk membuat sumur resapan. Hal tersebut penting dilakukan, karena sumur resapan dinilai menjadi salah satu upaya penghambat aliran air agar tidak langsung ke kali atau sungai. Demikian dikatakan oleh Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Isnawa Adji, saat memimpin Zoom Meeting Rapat Koordinasi Rencana Pengawasan Pembuatan Sumur Resapan di Bangunan Gedung dsn Hunian di ruang rapatnya, Selasa (13/10)
"Ada kewajiban pemilik bangunan membangun sumur resapan, kita harus mengingatkan akan kewajiban mereka. Jangan di PHP, setelah izin keluar tidak memenuji kewajiban mereka," tegas Isnawa. Isnawa menuturkan, jangan sampai ketika hujan turun, bangunan yang tidak membuat sumur resapan malah merugikan RT dan RW sekitar. "Recoverynya sangat melelahkan. Bisa dibayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mitigasi bencana banjir. Biaya yg dikeluarkan lebih besar daripada menyuruh warga membuat sumur resapan," katanya.
Isnawa menuturkan, pihaknya dengan tegas tidak bisa mentolelir bangunan yang tidak membuat sumur resapan. Malahan, Isnawa menilai nantinya warga menuding adanya bangunan baru di lingkungan mereka menjadi penyebab banjir. "Seluruh camat review mana bangunan yang jadi langganan banjir. Di mapping apakah mereka sudah bikin sumur resapan. Jangan-jangan genangan di sekeliling itu karena mereka gak buat itu," ucapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya malah siap menerjunkan tim untuk membantu masyarakat dan pemilik bangunan agar membuat sumur resapan. Hal itu dilandaskan pembuatan sumur yang efektif dan bermanfaat. "Kita jangan menyuruh saja, tapi tim bisa memberikan bantuan data, spesifikasi vertikal drainase, tapi ada tukang yang berkompeten. Jangan sampai sudah dibuat tapi tidak berguna," ujarnya.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Selatan Mukhlisin menambahkan, semua kecamatan diharap langsung memapping lokasi mana saja yang akan ditinjau dan diawasi. "Disiapkan data-dataya dan kita akan mengecek kembali. Agar nanti di Januari 2021 bisa mengantisipasi datangnya tamu tak di undang," imbuhnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Ada kewajiban pemilik bangunan membangun sumur resapan, kita harus mengingatkan akan kewajiban mereka. Jangan di PHP, setelah izin keluar tidak memenuji kewajiban mereka," tegas Isnawa. Isnawa menuturkan, jangan sampai ketika hujan turun, bangunan yang tidak membuat sumur resapan malah merugikan RT dan RW sekitar. "Recoverynya sangat melelahkan. Bisa dibayangkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mitigasi bencana banjir. Biaya yg dikeluarkan lebih besar daripada menyuruh warga membuat sumur resapan," katanya.
Isnawa menuturkan, pihaknya dengan tegas tidak bisa mentolelir bangunan yang tidak membuat sumur resapan. Malahan, Isnawa menilai nantinya warga menuding adanya bangunan baru di lingkungan mereka menjadi penyebab banjir. "Seluruh camat review mana bangunan yang jadi langganan banjir. Di mapping apakah mereka sudah bikin sumur resapan. Jangan-jangan genangan di sekeliling itu karena mereka gak buat itu," ucapnya.
Tidak hanya itu, pihaknya malah siap menerjunkan tim untuk membantu masyarakat dan pemilik bangunan agar membuat sumur resapan. Hal itu dilandaskan pembuatan sumur yang efektif dan bermanfaat. "Kita jangan menyuruh saja, tapi tim bisa memberikan bantuan data, spesifikasi vertikal drainase, tapi ada tukang yang berkompeten. Jangan sampai sudah dibuat tapi tidak berguna," ujarnya.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Selatan Mukhlisin menambahkan, semua kecamatan diharap langsung memapping lokasi mana saja yang akan ditinjau dan diawasi. "Disiapkan data-dataya dan kita akan mengecek kembali. Agar nanti di Januari 2021 bisa mengantisipasi datangnya tamu tak di undang," imbuhnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.