Dilatarbelakangi banyaknya keluhan dan pertanyaan baik dari Kita narasumber di Pemkot Jakarta Selatan maupun Jurnalis Wartawan tentang keluhan cukup sulitnya masyarakat menghubungi pimpinan SKPD, sulit mendapatkan klarifikasi atau konfirmasi. Di lain pihak itu merupakan tugas wartawan juga salah satu ketentuan perundangan Pers dan di sisi lain para pimpinan kepala Unit, kepala kantor dan Badan juga merasa yang diberitakan pers tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan.
Maka Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) Jakarta Selatan mengadakan kegiatan Komunikasi Jejaring Kehumasan Forum dialog peranan Media Massa dalam pembentukan opini publik dengan para pimpinan SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Adm. Jakarta Selatan, agar opini publik seimbang, ”Kata Kasudin Kominfomas Jakarta Selatan Yuswil Iswantara didampingi Kasie Humas Anita Indrawati di Hotel Ambhara Jakarta, Rabu (19/10).
Yuswil Iswantara tambahkan kegiatan ini dilaksanakan karena masih banyaknya informasi rinci yang disampaikan tidak sesuai seperti itu, dan membuat ketidaknyamanan dari pihak pimpinan SKPD terhadap pemberitaan yang disampaikan pers. Seperti lebih dominan pers daripada kita sebagai narasumber berlatar belakang dari itulah mungkin diakomodasi lebih lanjut dari kegiatan ini, ”Ujarnya.
Sementara Asisten Pemerintahan Jakarta Selatan Erpawandi mengatakan kita pimpinan SKPD tidak boleh alergi dengan kritik, kita harus bisa menyingkapi keterbukaan publik transparasi dan akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan dan jelas tidak ragu-ragu, ”tegasnya.
Maka apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber Tatang Suherman dari Redaktur pelaksana koran Warta Kota dan Berita Kota tentang menyingkapi berita dan etika itu, merupakan salah satu pembelajaran bagi kita, karena mungkin bukan bidang kita dan saya berpesan pada Kominfomas agar kegiatan seperti ini dapat diacarakan yang lebih luas seperti saat Rakorwil, Karena kegiatan seperti ini belum pernah disosialisasikan. Bagaimanapun juga saya harus melindungi seluruh Pejabat dan Staf dengan cara memberikan aturan etika pers harus diketahui pejabat, ”ujar Erpawandi.