Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Selama ini Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, melalui program pendidikan seperti BOP, BOS, beasiswa, kesehatan yaitu, Gakin, JPK, GSI, posyandu, dan perluasan kesempatan kerja, pemberian dana bergulir PPMK namun hasil yang diharapkan belum optimal dalam kenyataannya,” katanya saat Rapat Tehnis Penanggulangan Kemiskinan di kantor walikota Jaksel, Selasa (23/11)
Pembenahan RW kumuh merupakan salah satu bagian program penanggulangan kemiskinan. Pertambahan jumlah penduduk miskin juga akibat urbanisasi penduduk yang tak mempunyai ketrampilan Meskipun menjadi Kawasan Paling Hijau di Prov.DKI Jakarta, namun berdasar data BPS th. 2008 masih terdapat 72 RW dari total 577 RW yang tercatat masih merupakan permukiman kumuh (data th. 2004 terdapat 95 RW Kumuh).
Kompleksnya permasalahan kemiskinan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia serta penangananya yang masih terkesan partial (sektoral) ini sebagai kendala, agar upaya pembenaan berhasil harus terintregasi dan bersinergi antara peningkatan kualitas hidup dan kualitas lingkungan masyarakat ditambah hasil proses updating rumah tangga sasaran (RTS) yang dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menyediakan data yang akurat dengan begitu dapat membantu program pengentasan kemiskinan dengan efektif dan efisien,”terang Anas.
Anas informasikan bahwa penanganan RW kumuh ini akan menjadi komitmen gubernur untuk segera dibenahi oleh para SKPD/UKPD secara lintas sektoral bersam masyarakat, bahkan gubernur akan meninjau langsung ke lapangan. Diharapkan 2012 seluruh RW kumuh sudah harus tuntas dibenahi dan hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat.
Dikesempatan lain Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Jakarta Selatan Syafei Dahlan menambahkan salah satu penyebab kemiskinan adalah laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tidak diimbangi penyediaan fasilitas publik yang memadai sehingga SDM tidak berkualitas dan menimbulkan beban ketergantungan yang tinggi.
Agar upaya tersebut dapat mencapai sasaran perlu adanya perluasan kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan, perlindungan sosial sebagai upaya mengurangi pengeluaran masyarakat miskin melalui pemberian subsidi dan bantuan dan Pemberdayaan masyarakat serta peningkatan ketrampilan sebagai upaya peningkatan pendapatan,”jelasnya.