Walikota Jakarata Selatan Tri Kurniadi didampingi Kasudin Dukcapil Kota Adm Jakarta Selatan Sapto serta para camat dan lurah memimpin langsung Apel kegiatan Operasi Bina Kependudukan di Kantor Kelurahan Tebet Barat pada Hari Kamis 11 Agustus 2016.
Tri Kurniadi mengatakan, Operasi ini ditujukan untuk mengantisipasi pendatang baru yang tidak dilengkapi dengan data kependudukannya, konsep Operasi Bina Kependudukan tersebut lebih kepada pendekatan sosialisasi dan pendekatan pendataan sehingga dapat diketahui persebaran para pendatang di wilayah DKI Jakarta
Operasi Bina Kependudukan itu akan dilakukan hingga Desember 2016. Operasi tersebut akan dilakukan di wilayah pemukiman warga, apartemen, kontrakan, rumah kos dan termasuk rumah susun,”ujar Tri saat kegiatan operasi Binduk di Kel. Tebet Barat, Kamis (11/8)..
Operasi Bina Kependudukan ini juga dalam mempersiapi pilkada DKI Jakarta yang akan sebentar lagi di gelar agar semua warga dki Jakarta terdaftar dalam daftar pemilih.
Pelaksanaan Binduk ini dilakukan sesuai Perda No 2 tahun 2011, tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta Perda No 8 tahun 2007, tentang ketertiban umum.
Tri Kurniadi tambahkan selain meningkatkan pemahaman akan pentingnya administrasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan administrasi kependudukan, operasi Bina kependudukan ini sekaligus menjadi upaya pengendalian arus urbanisasi di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menuju Kota Jakarta yang aman dan nyaman,”tegasnya.
Sementara Kasudin Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Selatan Sapto Wibowo Mengatakan, Kegiatan Operasi Bina Kependudukan yang di adakan di kelurahab Tebet Barat ini merupakan langkah pemkot Jaksel dalam mendata pendatang baru di DKI Jakarta.
Adapun titik sasaran Biduk ini adalah penduduk tetap maupun penduduk tidak tetap (WNI/WNA) yang merupakan tempat tinggal diantaranya rumah kontrakan, kos-kosan, rumah susun, apartemen, pekerja home industri, tempat penampungan/penyalur tenaga kerja pemukiman padat penduduk yang diduga sebagai kantong-kantong penduduk pendatang yang disinyalir masih banyak yang belum mematuhi peraturan. (HUMAS JS)