Suatu kolaborasi sangat diperlukan dalam menangani bencana di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel). Keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah saja, menjadikan bencana bisa diatasi bersama dengan semangat kekompakan. Itulah yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mahludin, dalam acara Sosialisasi Program, Pembukaan Program dan Workshop Program Pengurangan Risiko Bencana di Hotel Kryiad, Rabu (26/2).
Mahludin mengatakan, dengan total penduduk Jakarta Selatan yang mencapai 2,3 juta jiwa, penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri. "Jika keseluruhan, banjir di Jakarta hanya menimpa 22 persen RT dan RW se-Jakarta Selatan saja," paparnya. Mahludin menuturkan, kolaborasi antara pemerintah dengan warga, organisasi, lembaga, ataupun pihak swasta, dapat mempercepat proses penanganan bencana yang terjadi.
“Seperti acara ini yang merupakan kolaborasi antara Pemkot Jakarta Selatan, Aksi Cepat Tanggap, PT Paragon, serta Disaster Management Institute of Indonesia (DMII). Mereka melihat jika masyarakat DKI Jakarta harus paham akan potensi resiko bencana,” terangnya. Executive Director DMII Wahyu Novyan mengatakan, Program Pengurangan Risiko Bencana berangkat dari keinginan untuk membangun DKI Tangguh Bencana. "Gagasan ideal kita DKI Tangguh Bencana. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang memiliki tingkat intensitas bencana yang besar. Banjir, kebakaran, potensi gempa bumi," katanya.
Wahyu menerangkan, melalui Program Pengurangan Risiko Bencana, pihaknya bersama dengan ACT ingin membuat masyarakat terlibat langsung dengan mitigasi bencana. "Kita ingin ada volunteer yang memang punya inisiatif untuk membantu penanggulangan bencana. Bukan sekedar ditunjuk pak lurah. Nantinya setiap kelurahan itu ada 25 orang, nanti ada fasilitator dan tidak asal tunjuk," ucapnya.
Wahyu menambahkan, materi yang diberikan nantinya meliputi bagaimana penanganan kebakaran, banjir dan gempa. “Sehingga setiap orang bisa menjadi penyelamat bagi sesama. Hal itu sejalan dengan tagar yang digaungkan yakni #everyoneislifesaver,” tandasnya.
Mahludin mengatakan, dengan total penduduk Jakarta Selatan yang mencapai 2,3 juta jiwa, penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri. "Jika keseluruhan, banjir di Jakarta hanya menimpa 22 persen RT dan RW se-Jakarta Selatan saja," paparnya. Mahludin menuturkan, kolaborasi antara pemerintah dengan warga, organisasi, lembaga, ataupun pihak swasta, dapat mempercepat proses penanganan bencana yang terjadi.
“Seperti acara ini yang merupakan kolaborasi antara Pemkot Jakarta Selatan, Aksi Cepat Tanggap, PT Paragon, serta Disaster Management Institute of Indonesia (DMII). Mereka melihat jika masyarakat DKI Jakarta harus paham akan potensi resiko bencana,” terangnya. Executive Director DMII Wahyu Novyan mengatakan, Program Pengurangan Risiko Bencana berangkat dari keinginan untuk membangun DKI Tangguh Bencana. "Gagasan ideal kita DKI Tangguh Bencana. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang memiliki tingkat intensitas bencana yang besar. Banjir, kebakaran, potensi gempa bumi," katanya.
Wahyu menerangkan, melalui Program Pengurangan Risiko Bencana, pihaknya bersama dengan ACT ingin membuat masyarakat terlibat langsung dengan mitigasi bencana. "Kita ingin ada volunteer yang memang punya inisiatif untuk membantu penanggulangan bencana. Bukan sekedar ditunjuk pak lurah. Nantinya setiap kelurahan itu ada 25 orang, nanti ada fasilitator dan tidak asal tunjuk," ucapnya.
Wahyu menambahkan, materi yang diberikan nantinya meliputi bagaimana penanganan kebakaran, banjir dan gempa. “Sehingga setiap orang bisa menjadi penyelamat bagi sesama. Hal itu sejalan dengan tagar yang digaungkan yakni #everyoneislifesaver,” tandasnya.