Untuk mensejahterakan warganya sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga, Pemprov DKI Jakarta selama ini terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyrakat melalui Koperasi Jasa Keuangan (KJK) yang tersebar di seluruh kelurahan. Agar dana yang digunakan tepat sasaran dan semakin bermanfaat untuk warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menilai dibutuhkan pendamping ahli bagi pengurus KJK dalam mengelola dana bergulir tersebut.
Harus ada pendamping dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) bagi pengurus, terutama anggota yang termasuk dalam ekonomi mikro,"" ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, yang didampingi Anas Efendi walikota Jakarta Selatan dan Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta, Ratna Ningsih saat menghadiri acara Silaturahmi KJK Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Ekonomi Kelurahan (PEMK) Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (24/1).
Untuk menentukan pemanfaatan dana, masyarakat dapat bermusyawarah dengan pihak kelurahan atau pengurus KJK. Sehingga dengan demikian pemanfaatannya dapat secara efektif berjalan dan berguna untuk memajukan usaha,”ujarnya.
Fauzi Bowo tambahkan, usaha mikro di tengah-tengah masyarakat sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian Jakarta. Tujuan utama adanya KJK juga untuk mengelola serta melindungi masyarakat ekonomi lemah. ""Tujuannya, agar warga yang butuh pinjaman untuk operasional usahanya tidak bergantung pada tukang kredit yang meminta bunga besar,"" terangnya..
Sementara itu ketua KJK Kelurahan Pasar Manggis, Ashraf Ali mengatakan, anggota KJK di Kelurahan Pasar Manggis hingga kini tercatat sebanyak 540 orang. Dana yang digulirkan oleh Pemprov DKI untuk KJK di Kelurahan Pasar Manggis mencapai Rp 840 juta. ""Dana ini kita kelola untuk anggota yang memang mempunyai usaha kecil. Dan tiap bulannya kita menyicil pengembalian dana ke Dinas Koperasi Rp 35 juta. Hingga kini sudah terbayar Rp 300 juta,"" jelasnya.