dinas-lh-dki-gelar-uji-emisi-gratis-di-jalan-tb-simatupang

Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi DKI Jakarta, menggelar uji emisi kendaraan gratis di ruas jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu (30/12). Giat tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengendalikan kualitas udara di ibukota. Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Syarifudin menuturkan, uji emisi yang dilakukan bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya ini, guna menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, yang akan berlaku efektif pada 24 Januari 2021.

"Seluruh pemilik kendaraan bermotor perseorangan dan juga motor tentunya itu wajib melakukan uji emisi, dan angka ambang batas harus sesuai yang ditetapkan. Saat ini kita berharap lebih untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk mau memeriksa kendaraan yang dimilikinya dan mau melakukan uji emisi kendaraan. Sehingga hal ini adalah upaya yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas udara yang semakin baik di Jakarta," ungkapnya. Syarifudin menjelaskan, dalam pergub juga diatur tentang sanksi disinsentif.

Sehingga, ketika kendaraan tidak layak uji emisi, maka saat pemilik kendaraan melakukan parkir di lokasi pusat perbelanjaan, akan dikenakan sanksi disinsentif pada tarif tertinggi parkir yang berlaku. "Sistem ini memungkinkan polisi maupun Pemerintah DKI mengakses hasil uji emisi ketika bertugas memeriksa kendaraan. Jika pemilik kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi menggunakan fasilitas parkir di DKI Jakarta, otomatis akan dikenai tarif parkir tertinggi yang berlaku saat membayar," tegasnya.

Kemudian, polisi dapat menjatuhkan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan uji emisi gas buang dan tidak memenuhi ambang batas emisi. Penegakan hukum di jalan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 dan 286. Ancaman denda maksimalnya Rp 250 ribu untuk sepeda motor dan ancaman denda maksimal Rp 500 ribu untuk mobil.

Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.