Syukuran 50 tahun Agraria Nasional kantor wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dimeriahkan dengan berbagai aksi kegiatan tingkat Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan seperti, lomba pegawai yang berprestasi, kebersihan dan penataan kantor, kegiatan olahraga dan cerdas cermat.
""Puncak syukuran 50 tahun hari Agraria Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta 2010, diadakan kegiatan, sepeda santai diikuti staff BPN provinsi DKI Jakarta dan masyarakat umum berjumlah 1500 orang, penyerahan sertifikat Prona untuk 2010 sebanyak 9.000 bidang sudah terselesaikan semua , persertifikatan UKM sebanyak 500 bidang dan bakti sosial memberikan santunan dan donor darah,"" kata Muhammad Ichsan, Kepala BPN Kanwil DKI Jakarta dilapangan Blok S Jaksel, Minggu (12/12)
""Di balik keberhasilan Prona masih ada 125 kasus sengketa tanah di Jakarta yang belum kelar. Pada tahun 2011 nanti, pemerintah menargetkan separuh dari tumpukan kasus ini akan selesai. Tahun ini tinggal 125 kasus sengketa tanah di Jakarta. Tahun depan kita targetkan turun 50 persen,""ujarnya
Jumlah ini sebenarnya sudah turun drastis dibandingkan pada tahun lalu. Pada tahun 2009, jumlah sengketa tanah mencapai 1.000 kasus. Menurut Ichsan, penurunan signifikan ini terjadi karena BPN aktif menyelesaikan sengketa dengan jalur mediasi.
Dalam kesempatan itu, Ichsan juga mengungkapkan jika tanah bersertifikat di Jakarta kian bertambah. Hanya tersisa 30% saja bidang tanah di ibukota yang belum mendapat sertifikat. ""Tinggal 30% dari semua bidang tanah di Jakarta. 1.591.000 Bidang tanah, tinggal 30% yg belum bersertifikat,"" ujar Ichsan.
BPN menargetkan, pada tahun 2014 nanti, semua tanah di Jakarta sudah bersertifikat. Sebab, Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang semua bidang tanahnya sudah terpetakan. ""Kita sudah punya peta tunggal, termasuk 11 pulau didiami itu sudah diukur, tinggal dibuat sertifikatnya. Kendalanya cuma masalah klasik, masyarakat banyak yang kurang mampu,"" terangnya
Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala BPN RI Djoyo Winoto mengatakan jika pemerintah akan menertibkan tanah-tanah terlantar di seluruh Indonesia. Ada 3,5 juta hektar tanah yang ditargetkan untuk ditertibkan pada tahun 2011. Penertiban ini rencananya akan dilakukan melalui proses pengadilan. Namun sebelumnya, BPN akan melakukan pendataan lebih dulu.
""Bisa kita selesaikan lewat pengadilan, dulu sulit mengeksekusi lewat pengadilan. kita punya SOP baru, di samping itu kita juga ada kerjasama dengan polisi untuk yang terindiksi pidana. Ini cukup efektif,"" jelasnya.