Sejalan dengan proses perubahan paradigma lama birokrasi pemerintah yang berorientasi pada penyerapan anggaran ke paradigma baru yang berbasis kinerja, para aparatur pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan dengan harapan masyarakat dapat menerima pelayanan yang optimal, baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Kota dan Kecamatan/Kelurahan.
Untuk itu perlu peningkatan pemahaman bagi aparat khususnya para camat dan lurah dalam memahami ketentuan-ketentuan yang ada,”kata wakil walikota Anas Efendi saat”Bimbingan Teknis Kesbangpol bagi aparatur di Kota Administrasi Jakarta Selatan di kantor walikota Jaksel, Selasa (5/10).
Anas Efendi katakan trend perubahan paradigma tersebut dalam banyak hal didorong oleh semangat belajar dari pengalaman. Berbagai kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam dekade lalu cenderung berdampak negatif bagi masyarakat
Melalui kegiatan bimbingan teknis ini saya berharap aparatur dapat memahami tugas dan kewajiban selaku pelayan publik, serta dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan para aparat maka akan terlaksananya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat ,”terang Anas.
Dikesempatan yang sama Kepala Kesbangpol Erpawandi yang didampingi Kasubid Integrasi Bangsa Syamsuddin AR mengatakan tujuan diadakan kegiatan bimbingan teknis ini bagi aparat camat dan lurah adalah untuk melayani masyarakat baik sebagai kewajiban selaku pelayan publik. Harus bersikap ramah simpatik, cepat, murah, transparan pasti dan terjangkau dan tidak berbelit-belit.
Untuk itu para camat dan lurah harus membangun budaya melayani di kalangan birokrasi dan meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat serta mengembangkan sistem pelayanan One stop service, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik,”terangnya.
Kegiatan Bimbingan Teknis Kesbangpol ini diikuti para camat dan lurah se-Jakarta Selatan serta narasumber yang berkompeten dibidangnya seperti Edy Soedaryanto (Bidang pengawasan kementerian pendayaan aparatur negara reformasi dan birikrasi), Slamet (BKD Provinsi DKI Jakarta), HR Bagus Suharyono (pemerhati masalah sosial politik.