Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Arifin, meminta agar Kartu Jakarta Pintar (KJP), diterima hanya diterima oleh orang yang kurang mampu secara ekonomi. Dirinya ingin agar pendataan dilakukan secara baik, sehingga KJP yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Ucapan tersebut Arifin sampaikan dalam acara Sosialisasi Pendataan KJP Tahap II, di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Blok B-C, Lt.2, Jumat (28/7). Selain itu, Arifin juga mengatakan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan bentuk perhatian nyata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dalam upaya penuntasan wajib belajar 12 tahun.
"KJP ini adalah bantuan untuk rakyat kecil yang sangat-sangat membutuhkan. Pendataan ini tolong bapak/ibu perhatikan jangan sampai salah pendataan dan jangan sampai salah sasaran. Orang yang miskin mestinya yang mendapatkan, tapi malah orang yang mampu, yang kaya, yang mendapat itu," tegasnya. Arifin menjelaskan, adanya KJP patut disyukuri oleh warga Jakarta. Menurutnya, KJP sangat membantu masyarakat, sebagai solusi untuk mengatasi masalah pendidikan dalam hal pembiayaan.
"Kita bersyukur sekarang sekolah gratis semua, dan yang tidak mampu diberikan lagi KJP. Ini bentuk regulasi pemerintah pada rakyat makanya tidak salah indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih 70 persen. Jadi saya tekankan lagi tolong mendatanya yang benar," imbaunya.
Sementara itu Kepala Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Selatan, Samlawi mengatakan, sosialisasi ini dilakukan agar para pihak terkait dapat memahami aturan/regulasi pendataan KJP Tahap II Tahun 2017. "Sehingga diharapkan pendataan tersebut berjalan dengan baik dan benar, juga tepat sasaran dalam memfasilitasi dan tepat penggunaannya," pungkasnya. (KIP JS)