Jakarta Selatan - Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kota Jakarta Selatan di Ruang Gelatik I, Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu (19/8). Rapat ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas instansi guna menuntaskan berbagai target pembangunan wilayah.
Walikota Syafrin, mengatakan, peran TP3W tidak sebatas memantau kewajiban pengembang, melainkan mencakup seluruh spektrum pembangunan di Jakarta Selatan. Pengawasan ketat diperlukan agar setiap proyek memenuhi standar kualitas, selesai tepat waktu, serta memberikan dampak langsung (outcome) yang nyata bagi masyarakat.
“Untuk mengatasi berbagai hambatan administrasi (bottleneck) terkait izin dan peruntukan lahan (IPPR/SIPPT), Pemkot Jakarta Selatan siap menggandeng Kejaksaan Negeri guna memberikan Legal Opinion (LO) sebagai kepastian hukum,” katanya.
Sementara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan, Darman S H Simanjuntak, meminta dukungan jajaran camat dan lurah dalam penyelesaian legalisasi Tanah Negara yang dikuasai masyarakat secara fisik. Ia mengimbau pihak Kelurahan tidak ragu menandatangani surat keterangan penguasaan fisik tanah.
"Peran Lurah adalah 'mengetahui' penguasaan fisik tanah oleh warga, bukan membenarkan kepemilikan secara hukum. Penentuan hubungan hukum kepemilikan merupakan domain BPN, pemahaman ini penting agar proses sertifikasi warga tidak tertahan," ujar Darman.
BPN Jakarta Selatan juga tengah mengintensifkan pengadaan tanah untuk dua proyek strategis Pemprov DKI Jakarta, yakni pelebaran Kali Ciliwung dan akses jalan menuju kantor Badan Intelijen Negara (BIN). "Forum TP3W ini diharapkan menjadi pematik kolaborasi yang lebih solid antarinstansi demi mewujudkan pembangunan Jakarta Selatan yang berkelanjutan," tambahnya.