Jakarta - Walikota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Ruang Pola Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jumat (28/10). Munjirin mengatakan, rapat yang menghadirkan jajaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencari penyelesaian atau bertukar informasi tentang permasalahan PTSL.
“Mungkin saya bagi dua permasalahan, yang pertama yang mungkin akan dibahas yaitu masalah PTSL yang sudah jadi dan tidak ada permasalahan, hanya tinggal menunggu tanda tangan lurah. Lurah belum menandatangani panitia A karena lurahnya mungkin pindah dari kelurahan tersebut, atau meninggal atau pensiun. Karena tidak tertandatangani akhirnya menjadi ngambang atau gantung, nah ini akan diselesaikan bersama saat ini,” katanya. Kedua, yaitu tentang permasalahan PTSL, yang dialami oleh BPN sendiri. “Kenapa tidak jadi PTSL di kelurahan karena alasan A, B, C, D dan lainnya, atau mungkin berkasnya tidak sampai ke BPN, padahal ada pengajuannya,” imbuhnya.
Pada akhir rapat, Munjirin menyampaikan, mengenai yang belum ditandatangani oleh pejabat lama yaitu lurah, pihak Pemerintah Kota Administasi Jakarta Selatan akan mendata nama-nama pejabat yang harus tandatangan tapi belum melakukannya. “Saya mau inisiatif undang, untuk memberikan pengertian, mungkin bawa berkasnya sekalian, kalau sudah deal kita tanda tangan, namun kalau belum yakin, tuntun ke lapangan untuk cek bersama, dan segera lengkapi kekurangannya,” tuturnya. Kemudian, lanjut Munjirin, mengenai permasalahan PTSL yang lain, seperti dengan Pokmas dan lain sebagainya, akan diadakan rapat koordinasi untuk menyambung secara seluruh lebih dulu. “Untuk teknis biar selesai permasalahan ini, kita harus ada rapat teknis per kecamatan, dengan mengundang lurah dan pokmas-pokmasnya,” ujarnya.
Untuk mempersiapkan rapat itu, Munjirin meminta kepada para camat dan lurah agar menginventaris pokmas yang ada di kelurahan-kelurahan. “Mungkin data Pokmas ada di BPN, agar di-share sehingga dapat ditelusuri dan disiapkan untuk rapat teknis penyelesaian PTSL per kecamatan,” ucapnya. Sementara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Sigit Santosa, menilai bahwa langkah Walikota Jakarta Selatan yang menggelar rapat koordinasi, merupakan kebijakan yang sangat baik untuk membantu penyelesaian PTSL Residu atau PTSL yang belum selesai. “Pada 2018. 2019, dan 2021 selama tiga direkap datanya sekitar 2.000-an (PTSL yang belum selesai). Sebetulnya kalau dari sisi jumlah bukan termasuk yang paling besar di DKI Jakarta, yang terbesar itu di Jakarta Timur dan lainnya,” tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
“Mungkin saya bagi dua permasalahan, yang pertama yang mungkin akan dibahas yaitu masalah PTSL yang sudah jadi dan tidak ada permasalahan, hanya tinggal menunggu tanda tangan lurah. Lurah belum menandatangani panitia A karena lurahnya mungkin pindah dari kelurahan tersebut, atau meninggal atau pensiun. Karena tidak tertandatangani akhirnya menjadi ngambang atau gantung, nah ini akan diselesaikan bersama saat ini,” katanya. Kedua, yaitu tentang permasalahan PTSL, yang dialami oleh BPN sendiri. “Kenapa tidak jadi PTSL di kelurahan karena alasan A, B, C, D dan lainnya, atau mungkin berkasnya tidak sampai ke BPN, padahal ada pengajuannya,” imbuhnya.
Pada akhir rapat, Munjirin menyampaikan, mengenai yang belum ditandatangani oleh pejabat lama yaitu lurah, pihak Pemerintah Kota Administasi Jakarta Selatan akan mendata nama-nama pejabat yang harus tandatangan tapi belum melakukannya. “Saya mau inisiatif undang, untuk memberikan pengertian, mungkin bawa berkasnya sekalian, kalau sudah deal kita tanda tangan, namun kalau belum yakin, tuntun ke lapangan untuk cek bersama, dan segera lengkapi kekurangannya,” tuturnya. Kemudian, lanjut Munjirin, mengenai permasalahan PTSL yang lain, seperti dengan Pokmas dan lain sebagainya, akan diadakan rapat koordinasi untuk menyambung secara seluruh lebih dulu. “Untuk teknis biar selesai permasalahan ini, kita harus ada rapat teknis per kecamatan, dengan mengundang lurah dan pokmas-pokmasnya,” ujarnya.
Untuk mempersiapkan rapat itu, Munjirin meminta kepada para camat dan lurah agar menginventaris pokmas yang ada di kelurahan-kelurahan. “Mungkin data Pokmas ada di BPN, agar di-share sehingga dapat ditelusuri dan disiapkan untuk rapat teknis penyelesaian PTSL per kecamatan,” ucapnya. Sementara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Sigit Santosa, menilai bahwa langkah Walikota Jakarta Selatan yang menggelar rapat koordinasi, merupakan kebijakan yang sangat baik untuk membantu penyelesaian PTSL Residu atau PTSL yang belum selesai. “Pada 2018. 2019, dan 2021 selama tiga direkap datanya sekitar 2.000-an (PTSL yang belum selesai). Sebetulnya kalau dari sisi jumlah bukan termasuk yang paling besar di DKI Jakarta, yang terbesar itu di Jakarta Timur dan lainnya,” tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan