Jakarta - Walikota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) Munjirin, mendorong seluruh SKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan agar dapat memanfatkan Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu), untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan transparan. Hal tersebut disampaikan Munjirin saat membuka "Sosialisasi Whistleblowing System", yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu (6/4).
"Dengan tujuan menyediakan pengaduan atas pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka partisipasi ASN dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," ujarnya. Munjirin menyampaikan, kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawas dan Sistem Pengaduan Terpadu, serta Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran [Whistleblowing] melalui Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu)
“Terdapat 14 kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kanal pengaduan berbasis geo-tagging, kanal pengaduan berbasis media sosial dan kanal tatap muka,” terangnya. Munjirin menuturkan, kanal pengaduan disediakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, dan untuk pencegahan korupsi.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Irbanko, juga telah membantu mendampingi para SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, serta aset fasos fasum, "Kita mendorong agar setiap ASN, khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang mencurigakan keuangan daerah atas perekonomian daerah wajib melaporkan ke inspektorat," tegasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Dengan tujuan menyediakan pengaduan atas pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka partisipasi ASN dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah," ujarnya. Munjirin menyampaikan, kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan 166 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pengawas dan Sistem Pengaduan Terpadu, serta Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran [Whistleblowing] melalui Sistem Pengaduan Terpadu (Sipadu)
“Terdapat 14 kanal pengaduan resmi Pemprov DKI Jakarta yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kanal pengaduan berbasis geo-tagging, kanal pengaduan berbasis media sosial dan kanal tatap muka,” terangnya. Munjirin menuturkan, kanal pengaduan disediakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, dan untuk pencegahan korupsi.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Irbanko, juga telah membantu mendampingi para SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang/jasa, serta aset fasos fasum, "Kita mendorong agar setiap ASN, khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang mencurigakan keuangan daerah atas perekonomian daerah wajib melaporkan ke inspektorat," tegasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.