Jakarta - Walikota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin membuka Sosialisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Puluhan perwakilan pemilik gedung di sepanjang jalan Sudirman Gatot Subroto, SCBD, Guntur, Manggarai, mengikuti sosialisasi di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (8/11). Munjirin menjelaskan, di wilayah Jakarta Selatan sudah beberapa ruas jalan dibuatkan jaringan pengelolaan air limbah. Gedung yang terlewati oleh jaringan tersebut di antaranya gedung perkantoran dan tempat usaha.
"Mereka harus mengikuti pengelolaan limbah yang sudah sesuai dengan aturan ditentukan. Semuanya harus bisa disambungkan ke jaringan yang sudah disiapkan oleh Paljaya. Jadi pengelolaannya terpusat tidak satu persatu," jelasnya. Melalui sosialisasi itu diharapkan para pengelola gedung tidak ada lagi yang membuang limbah sembarangan. Setelah sosialisasi, akan ada tindak lanjutnya dan dimulai para pemilik gedung mengurus izinnya. "Yang sudah terlewati jaringan harus ikut serta memanfaatkan jaringan tersebut. Manfaatkan jaringan itu karena biayanya murah serta taat peraturan," katanya.
Direktur Utama Paljaya Aris Supriyanto menuturkan, idealnya pengolahan limbah terpusat secara ekonomi lebih menguntungkan, jika tidak sangat beresiko. "Resiko itu yang tidak terhitung, tentunya bisa merugikan gedung itu sendiri," ungkapnya. Aris menjelaskan salah satu benefit yang didapatkan para pemilik gedung adalah terpusatnya pengelolaan oleh Paljaya. Di samping itu ia menjamin adanya garansi. "Kita sudah menerapkan baku mutu yang cukup ketat. Kita juga sudah memenuhi peraturan yang ada dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jika pengelolaannya secara mandiri maka ada biaya yang dikeluarkan dan masing-masing nanti berbeda per luas lantai, kemungkinan Rp 600 per meter persegi ,"katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, para pengelola dapat menjalankan amanat dari peraturan pemerintah. Kewajiban dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah itu meliputi antara lain memiliki izin atau persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Kemudian memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan, memenuhi persyaratan ketentuan teknis, dan melaporkan hasil pengelolaan air limbah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. "Saya harapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi pada pagi hari ini, bapak ibu sekalian para pengelola perusahaan dapat menjalankan semua peraturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," jelasnya.
Menilik regulasi yang ada, Asep menegaskan semua perusahaan yang terlewati jalur pipa dari Paljaya wajib hukumnya untuk melakukan pengolahan limbah menggunakan saluran yang sudah dibuat. "Bagi kegiatan usaha yang sudah terkoneksi dengan sistem perpipaan Paljaya maka kegiatan usaha tersebut tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan mengenai limbah atau memiliki izin pembuangan air limbah sendiri," imbuhnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Mereka harus mengikuti pengelolaan limbah yang sudah sesuai dengan aturan ditentukan. Semuanya harus bisa disambungkan ke jaringan yang sudah disiapkan oleh Paljaya. Jadi pengelolaannya terpusat tidak satu persatu," jelasnya. Melalui sosialisasi itu diharapkan para pengelola gedung tidak ada lagi yang membuang limbah sembarangan. Setelah sosialisasi, akan ada tindak lanjutnya dan dimulai para pemilik gedung mengurus izinnya. "Yang sudah terlewati jaringan harus ikut serta memanfaatkan jaringan tersebut. Manfaatkan jaringan itu karena biayanya murah serta taat peraturan," katanya.
Direktur Utama Paljaya Aris Supriyanto menuturkan, idealnya pengolahan limbah terpusat secara ekonomi lebih menguntungkan, jika tidak sangat beresiko. "Resiko itu yang tidak terhitung, tentunya bisa merugikan gedung itu sendiri," ungkapnya. Aris menjelaskan salah satu benefit yang didapatkan para pemilik gedung adalah terpusatnya pengelolaan oleh Paljaya. Di samping itu ia menjamin adanya garansi. "Kita sudah menerapkan baku mutu yang cukup ketat. Kita juga sudah memenuhi peraturan yang ada dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jika pengelolaannya secara mandiri maka ada biaya yang dikeluarkan dan masing-masing nanti berbeda per luas lantai, kemungkinan Rp 600 per meter persegi ,"katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, para pengelola dapat menjalankan amanat dari peraturan pemerintah. Kewajiban dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah itu meliputi antara lain memiliki izin atau persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Kemudian memenuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan, memenuhi persyaratan ketentuan teknis, dan melaporkan hasil pengelolaan air limbah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. "Saya harapkan dengan dilaksanakannya sosialisasi pada pagi hari ini, bapak ibu sekalian para pengelola perusahaan dapat menjalankan semua peraturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," jelasnya.
Menilik regulasi yang ada, Asep menegaskan semua perusahaan yang terlewati jalur pipa dari Paljaya wajib hukumnya untuk melakukan pengolahan limbah menggunakan saluran yang sudah dibuat. "Bagi kegiatan usaha yang sudah terkoneksi dengan sistem perpipaan Paljaya maka kegiatan usaha tersebut tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan mengenai limbah atau memiliki izin pembuangan air limbah sendiri," imbuhnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.