Jakarta - Walikota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, membuka Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berlangsung di ruang Serbaguna Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jumat (19/8). Acara tersebut dihadiri para camat, lurah, warga, dan perwakilan keagamaan. Selain itu, acara juga digelar secara hybrid, baik tatap muka maupun online melalui aplikasi Zoom.
Munjirin mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta, guna mengetahui bagaimana dan apa saja tentang perpajakan di DKI Jakarta. "Di Jaksel sangat banyak sekali fasilitas keagamaan, dan ini tahun kemarin masih dikenakan pajak. Karena lahirnya Pergub ini, bapak ibu sekalian bisa mengajukan pembebasan pajak tersebut" ungkapnya.
Dengan membayar pajak, Munjirin mengungkapkan, para wajib pajak telah membangun masyarakat yang sadar pajak. "Dengan membayar pajak, maka para wajib pajak juga sama dengan membangun masyarakat sadar hukum," ucapnya. Sementara itu,Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menerangkan, selama lima tahun berturut DKI Jakarta memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pemerintah DKI Jakarta mengembangkan kota, dan melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pajak yang disetor para wajib pajak. Uang pajak dari bapak ibu, itu semuanya dikembalikan dalam rangka pelayanan, dalam bentuk infrastruktur dan kesejahteraan warganya," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Munjirin mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta, guna mengetahui bagaimana dan apa saja tentang perpajakan di DKI Jakarta. "Di Jaksel sangat banyak sekali fasilitas keagamaan, dan ini tahun kemarin masih dikenakan pajak. Karena lahirnya Pergub ini, bapak ibu sekalian bisa mengajukan pembebasan pajak tersebut" ungkapnya.
Dengan membayar pajak, Munjirin mengungkapkan, para wajib pajak telah membangun masyarakat yang sadar pajak. "Dengan membayar pajak, maka para wajib pajak juga sama dengan membangun masyarakat sadar hukum," ucapnya. Sementara itu,Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menerangkan, selama lima tahun berturut DKI Jakarta memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Pemerintah DKI Jakarta mengembangkan kota, dan melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pajak yang disetor para wajib pajak. Uang pajak dari bapak ibu, itu semuanya dikembalikan dalam rangka pelayanan, dalam bentuk infrastruktur dan kesejahteraan warganya," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.