Jakarta - Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Pusat menyidak Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Senin (22/11). Giat tersebut dipimpin Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Irjen Pol Agung Makbul dan Sekretaris DKI Jakarta Marullah Matali. Makbul mengatakan sidak yang dilakukan jajarannya merupakan tindak lanjut dari dicanangkanya Jakarta kota bebas pungli.
“Tidak hanya teori saja, tapi kita harus melihat aplikasnya di lapangan. Tanpa pemberitahuan kita bisa saja sidak, pokoknya semuanya yang berkaitan pelayanan publik,” kata Makbul di lokasi. Makbul menilai, pengecekan ke lapangan harus didukung semua pihak. Kalau tidak, predikat kota bebas pungli hanya menjadi simbol belaka. “Kalau tidak di cek secara langsung akan menjadi simbol belaka. Bagaimana pelayanannya, walaupun sudah menerapkan sistem online tapi tetap harus profesional,” tuturnya.
Di lokasi, pihaknya mengecek sejumlah loket seperti pengurusan SIM, STNK, Sertifkat Tanah, paspor, e-KTP, perpajakan, dan izin usaha. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat mengaku pelayanan lebih baik, cepat, dan tidak ada pungutan liar yang sifatnya tambahan. “Mereka jawab tidak ada. Kita akan mengecek yang lain. Tapi kami tidak berhenti disitu dan akan menyamar seperti masyarakat pada umumnya, makanya tak heran banyak yang terjaring OTT,” tambah Makbul.
Sementara itu, Marullah menjelaskan, diciptakannya Mal Pelayanan Publik merupakan komitmen Pemprov DKI mendukung pemerintah pusat untuk membuat mal pelayanan publik yang menyatu. “Di sini kebetulan lengkap sekali ada 16 loket pelayanan. Semuanya dilihat oleh tim, mereka berada pada dedikasi yang tinggi. Sering kesini karena kalau jarang ditemui suka lupa,” katanya.
Marullah juga menuturkan, terdapat 300 tempat serupa yang melayani segala jenis pelayanan publik. Masyarakat bisa mengakses di kelurahan, kecamatan, dan kantor wali kota. “Kami meminta masukan agar menjadi semangat kepada teman-teman saya bahwa pelayanan itu adalah kewajiban kita ke masyarakat. Jangan lagi pelayanan dilandasi oleh tendensi tertentu,” imbuhnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Tidak hanya teori saja, tapi kita harus melihat aplikasnya di lapangan. Tanpa pemberitahuan kita bisa saja sidak, pokoknya semuanya yang berkaitan pelayanan publik,” kata Makbul di lokasi. Makbul menilai, pengecekan ke lapangan harus didukung semua pihak. Kalau tidak, predikat kota bebas pungli hanya menjadi simbol belaka. “Kalau tidak di cek secara langsung akan menjadi simbol belaka. Bagaimana pelayanannya, walaupun sudah menerapkan sistem online tapi tetap harus profesional,” tuturnya.
Di lokasi, pihaknya mengecek sejumlah loket seperti pengurusan SIM, STNK, Sertifkat Tanah, paspor, e-KTP, perpajakan, dan izin usaha. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat mengaku pelayanan lebih baik, cepat, dan tidak ada pungutan liar yang sifatnya tambahan. “Mereka jawab tidak ada. Kita akan mengecek yang lain. Tapi kami tidak berhenti disitu dan akan menyamar seperti masyarakat pada umumnya, makanya tak heran banyak yang terjaring OTT,” tambah Makbul.
Sementara itu, Marullah menjelaskan, diciptakannya Mal Pelayanan Publik merupakan komitmen Pemprov DKI mendukung pemerintah pusat untuk membuat mal pelayanan publik yang menyatu. “Di sini kebetulan lengkap sekali ada 16 loket pelayanan. Semuanya dilihat oleh tim, mereka berada pada dedikasi yang tinggi. Sering kesini karena kalau jarang ditemui suka lupa,” katanya.
Marullah juga menuturkan, terdapat 300 tempat serupa yang melayani segala jenis pelayanan publik. Masyarakat bisa mengakses di kelurahan, kecamatan, dan kantor wali kota. “Kami meminta masukan agar menjadi semangat kepada teman-teman saya bahwa pelayanan itu adalah kewajiban kita ke masyarakat. Jangan lagi pelayanan dilandasi oleh tendensi tertentu,” imbuhnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.