Jakarta - Plt Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Isnawa Adji, membuka Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 2021 yang dilaksanakan secara daring, Rabu (28/7). Isnawa mengatakan, sosialisasi ini sangatlah penting, mengingat dampaknya terhadap transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. "Informasi merupakan hal yang mendasar bagi setiap manusia, sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.
Serta, merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," ujarnya. Isnawa menuturkan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, dan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Produk hukum tersebut merupakan upaya Badan Publik Provinsi DKI Jakarta dan khususnya Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam memenuhi kewajiban untuk memenuhi keterbukaan informasi bagi publik. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka setiap badan publik wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik, sebagai bentuk layanan kepada pemohon informasi publik," terangnya. Oleh karena itu, Isnawa meminta kepada para peserta sosialisasi yang terdiri dari Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan Sugiono, para Kepala Bagian Setko Jakarta Selatan, serta para Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan se-Jakarta Selatan, untuk mengikuti sosialisasi dengan baik.
"Diharapkan untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mengambil ilmu dan menjadi acuan dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di jajaran Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Serta, merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," ujarnya. Isnawa menuturkan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pergub Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, dan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan telah menetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan.
"Produk hukum tersebut merupakan upaya Badan Publik Provinsi DKI Jakarta dan khususnya Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam memenuhi kewajiban untuk memenuhi keterbukaan informasi bagi publik. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka setiap badan publik wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik, sebagai bentuk layanan kepada pemohon informasi publik," terangnya. Oleh karena itu, Isnawa meminta kepada para peserta sosialisasi yang terdiri dari Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan Sugiono, para Kepala Bagian Setko Jakarta Selatan, serta para Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan se-Jakarta Selatan, untuk mengikuti sosialisasi dengan baik.
"Diharapkan untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat mengambil ilmu dan menjadi acuan dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di jajaran Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan," tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.