Jakarta – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi TKPK Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan, di Ruang Rapat Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis (12/8). Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka kegiatan ini. Dalam arahannya, Ariza mengatakan, situasi penanggulangan kemiskinan memerlukan perhatian dari seluruh sektor, khususnya perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program perlindungan sosial perlu dioptimalkan. Pada saat yang sama, program-program dalam rangka meningkatkan produktivitas juga sangat penting. Di antaranya melalui program-program afirmatif bagi kelompok usaha mikro kecil, menengah di DKI Jakarta,” ujarnya. Ariza menuturkan, akurasi data juga secara penting untk mendorong dan memastikan tercapainya penanggulangan kemiskinan.
“Penanggulangan kemiskinan, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu dinas, tapi seluruh jajaran di Pemprov DKI Jakarta, dan berbagai lapisan masyarakat lainnya,” tegasnya. Sementara, Plt Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Isnawa Adji mengatakan, Pemkot Jakarta Selatan telah melakukan rapat koordinasi internal terkait dengan Pengecekan Lapangan Sampel Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil rapat kemudian diwujudkan dalam bentuk peninjauan yang dilakukan oleh berbagai unsur dari Sudin Sosial, Dukcapil, juga kelurahan dan kecamatan.
“Saran berdasarkan hasil peninjauan yakni pertama optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme mendapatkan program-program Penanggulangan Kemiskinan baik BPJS BPI, KJP, KLJ, KPDJ, KLH, dan lain sebagainya. Kedua, updating data DTKS berkala. Ketiga, penandaan pada RT DTKS untuk memudahkan pendataan. Keempat, pengecekan lapangan di lakukan secara periodik. Kelima, layering data RT DTKS, RT seribu HPK dan target lokasi penataan lingkungan, keenam sinkronisasi data kependudukan secara otomatis,” tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin melalui berbagai program perlindungan sosial perlu dioptimalkan. Pada saat yang sama, program-program dalam rangka meningkatkan produktivitas juga sangat penting. Di antaranya melalui program-program afirmatif bagi kelompok usaha mikro kecil, menengah di DKI Jakarta,” ujarnya. Ariza menuturkan, akurasi data juga secara penting untk mendorong dan memastikan tercapainya penanggulangan kemiskinan.
“Penanggulangan kemiskinan, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu dinas, tapi seluruh jajaran di Pemprov DKI Jakarta, dan berbagai lapisan masyarakat lainnya,” tegasnya. Sementara, Plt Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Isnawa Adji mengatakan, Pemkot Jakarta Selatan telah melakukan rapat koordinasi internal terkait dengan Pengecekan Lapangan Sampel Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil rapat kemudian diwujudkan dalam bentuk peninjauan yang dilakukan oleh berbagai unsur dari Sudin Sosial, Dukcapil, juga kelurahan dan kecamatan.
“Saran berdasarkan hasil peninjauan yakni pertama optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme mendapatkan program-program Penanggulangan Kemiskinan baik BPJS BPI, KJP, KLJ, KPDJ, KLH, dan lain sebagainya. Kedua, updating data DTKS berkala. Ketiga, penandaan pada RT DTKS untuk memudahkan pendataan. Keempat, pengecekan lapangan di lakukan secara periodik. Kelima, layering data RT DTKS, RT seribu HPK dan target lokasi penataan lingkungan, keenam sinkronisasi data kependudukan secara otomatis,” tandasnya.
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan.