Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), menggandeng berbagai instansi guna melakukan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi terkait Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.
Walikota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin yang menghadiri kegiatan tersebut di Ruang Pola Kantor Walikota Jakarta Selatan, Selasa (15/11), mengatakan bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka program percepatan.
"Percepatan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum, sertifikasi barang milik daerah, dan penanganan permasalahan barang milik daerah," ujarnya.
Munjirin menuturkan, sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah SIPPT yang diterbitkan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan mencapai 445 SIPPT, sedangkan Barang Milik Daerah berjumlah 1.199.104 register dengan nilai Rp 46 triliun.
"Pemkot Jaksel secara aktif menagih kewajiban ke pemegang SIPPT. Lurah camat menginventarisasi pemilik SIPPT di Jaksel. Kita mengamankan aset milik daerah yang belum termanfaatkan," imbuhnya.
Sementara, Kepala Satgas Korsub Wilayah II dan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Agus Priyanto menjelaskan, prasarana dan sarana umum (PSU) SIPPT terbanyak adalah di Jaksel. Dirinya berharap, percepatan penyerahan PSU segera ada titik temu melalui pertemuan ini.
"Saya yakin, pengusaha kali ini ada yang baik. Dengan penyerahan itu masyarakat, dalam hal ini warga, bisa terlayani oleh pemerintah. Karena apa, sepanjang PSU belum diserahkan ke pemerintah, maka jika ada PSU yang rusak pemerintah tidak bisa melakukan intervensi," tandasnya.
Diketahui, puluhan developer pun turut diundang terkait kewajiban pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah atau SIPPT. Surat tersebut adalah surat izin yang diberikan kepada developer dalam rangka pengembangan suatu kawasan
Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan