Sebanyak 123 pasangan dari 65 kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), mengikuti sidang Itsbat Nikah Massal Tahun 2019, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan RM. Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (6/12). Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Marullah Matali yang membuka acara tersebut mengatakan, ide itsbat nikah massal ini adalah ide yang baik, dan direspon sangat baik pula oleh segenap masyarakat. Dirinya pun berterima kasih kepada BAZNAS Bazis Jakarta Selatan, yang telah mendukung penuh pembiayaan Sidang Itsbat ini.
“Ide ini disampaikan dan disambut oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan sangat baik, dan direspon oleh Kementerian Agama, dan Mahkamah Agung, dalam hal ini pengadilan agama,” tuturnya. Menurut Marullah, dukungan ini sangat berarti bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan bagi masyarakat yang sudah mendambakan kegiatan yang dapat mendukung keabsahan pernikahan suatu pasangan. “Itsbat nikah ini kejadian pernikahannya mungkin sudah beberapa tahun, atau belasan tahun lalu, tapi tidak tercatat dengan baik,” terangnya.
Sementara Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Siti Zurbaniyah menyampaikan, kegiatan sidang isbat nikah ini diikuti 123 pasangan yang sampai pada hari ini belum memiliki buku nikah, karena pernikahannya belum terdaftar. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 28 huruf D UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Kegiatan ini adalah wujud nyata Pemerintah Kota Jakarta Selatan kepada masyarakatnya, karena semua pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara,” ucapnya.
Siti menjelaskan, itsbat nikah dengan nikah massal memiliki perbedaan. Untuk nikah massal, begitu dinikahkan, buku nikah terbit, dan hukum yang berlaku adalah pada saat menerima buku nikah yang telah disahkan itu. Sehingga tidak menjangkau peristiwa hukum yang sebelumnya. Sementara untuk itsbat nikah adalah mengesahkan peristiwa hukum terjadinya pernikahan yang sudah dilaksanakan, mungkin puluhan tahun yang lalu. “Jadi berlakunya penetapan hakim itu, berlaku menjangkau peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu, yang sudah pernah dilakukan pernikahan oleh yang bersangkutan, karena itu perlu disidangkan oleh majelis,” tandasnya.
“Ide ini disampaikan dan disambut oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan sangat baik, dan direspon oleh Kementerian Agama, dan Mahkamah Agung, dalam hal ini pengadilan agama,” tuturnya. Menurut Marullah, dukungan ini sangat berarti bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan bagi masyarakat yang sudah mendambakan kegiatan yang dapat mendukung keabsahan pernikahan suatu pasangan. “Itsbat nikah ini kejadian pernikahannya mungkin sudah beberapa tahun, atau belasan tahun lalu, tapi tidak tercatat dengan baik,” terangnya.
Sementara Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Siti Zurbaniyah menyampaikan, kegiatan sidang isbat nikah ini diikuti 123 pasangan yang sampai pada hari ini belum memiliki buku nikah, karena pernikahannya belum terdaftar. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 28 huruf D UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. “Kegiatan ini adalah wujud nyata Pemerintah Kota Jakarta Selatan kepada masyarakatnya, karena semua pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara,” ucapnya.
Siti menjelaskan, itsbat nikah dengan nikah massal memiliki perbedaan. Untuk nikah massal, begitu dinikahkan, buku nikah terbit, dan hukum yang berlaku adalah pada saat menerima buku nikah yang telah disahkan itu. Sehingga tidak menjangkau peristiwa hukum yang sebelumnya. Sementara untuk itsbat nikah adalah mengesahkan peristiwa hukum terjadinya pernikahan yang sudah dilaksanakan, mungkin puluhan tahun yang lalu. “Jadi berlakunya penetapan hakim itu, berlaku menjangkau peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu, yang sudah pernah dilakukan pernikahan oleh yang bersangkutan, karena itu perlu disidangkan oleh majelis,” tandasnya.