Pekan panutan pembayaran PBB adalah untuk meningkatkan kesadaran serta motivasi bagi Wajib Pajak (WP) potensial yang ada di Jakarta Selatan untuk segera memenuhi kewajibannya membayar pajak khususnya wajib pajak bumi dan bangunan. Karena realisasi penerimaan PBB hingga bulan Juli 2010 di Kota Administrasi Jakarta Selatan baru mencapai 29, 12 persen dari target yang ditetapkan Rp 686,553,168,-
Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memberikan 12 Wajib Pajak (WP) potensial di Jakarta Selatan, dengan memberikan piagam penghargaan. Mereka telah menjadi panutan WP, karena selama 3 tahun terakhir tidak pernah menunggak, tidak pernah meminta keringanan dan pengurangan pembayaran pajak serta selalu membayar sebelum jatuh tempo sehingga tidak pernah dikenakan denda serta pembayar PBB terbesar.
Keduabelas penerima penghargaan WP panutan yaitu, PT. Recapital Advisors, PT. Pradani Sukses Mandiri, PT. Jamsostek (persero), PT. Adhi Realty, PT.Danayasa Arthatama Tbk, Yayasan Rumah sakit Jakarta, PT. Dharma Mitra Utama, PT. Metropolitan Kencana, STIE Muhammadiyah, PT.Metropolitan Jaya, PT.Ciputra Adigraha dan Dana Pensiun Aneka Tambang.
Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi mengatakan PBB merupakan pajak yang diambil atas manfaat bumi dan bangunan. Oleh karena itu saya mengajak para WP potensial pada kesempatan ini bersama-sama secara sadar mengikuti dan mengerti untuk membantu pemerintah,”katanya yang didampingi Kanwil DJP Jakarta Selatan Sutrisno Ali dan Kabag. Tata Pemerintahan Sri Sutarsih saat Pencanangan pekan panutan pembayaran PBB tahun 2010 di kantor walikota Jaksel, Rabu (4/8).
Pajak ini sesungguhnya akan kembali pada rakyat masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana umum bahkan untuk kebutuhan sosial masyarakat lainnya. Dengan begitu target PBB Jakarta Selatan dapat tercapai, sehingga akan menjadi barometer kedepan untuk kita. Target tercapai apabila kita bersama-sama stakholder, pemerintah, masyarakat pengusaha mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan UU yang relah ditetapkan.
Syahrul tambahkan ada beberapa usulan dari warga masyarakat masukan agar pajak yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bagaimana mereka punya tanah yang luas tapi bangunan tidak luas, bagaimana meringankan pajaknya. Ini kita bicara global warming keselamatan bumi,”terangnya.
Dikesempatan lain Asisten Pemerintahan Syamsudin Noor menambahkan pekan panutan pajak PBB adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2010 di Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai target yang telah ditentukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.