Form Permohonan Informasi Publik
Konten
PPID Kelurahan
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tugas dan Fungsi PPID
Tanggung Jawab PPID pada SKPD/UKPD :
PPID pada SKPD /UKPD bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tugas PPID pada SKPD/UKPD :
a. memberikan layanan informasi kepada publik;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untukselanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. membuat laporan pelayanan informasi;
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Wewenang PPID pada SKPD/UKPD :
a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/ UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
c. Membuat, memelihara dari/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
d. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
e. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/ UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
c. Membuat, memelihara dari/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
d. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
e. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
Prosedur Pelayanan Informasi
MAKLUMAT PELAYANAN
SOP Standar Pelayanan Informasi Publik :
1. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PUBLIK
2. SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
3. SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
4. SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
Waktu & Biaya Layanan Informasi
WAKTU & BIAYA LAYANAN INFORMASI
Daftar Informasi Publik
Laporan Pelayanan PPID
Konten