Upaya penyediaan sarana transportasi massal lewat proyek mass rapid transit (MRT) terus dimatangkan Pemprov DKI. Bahkan, Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta, bersedia jika proyek itu diuji kelayakannya oleh masyarakat, termasuk warga di kawasan Jl Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, yang menolak desain proyek MRT tersebut.
""Kalau pembangunan yang di bawah sudah tidak masalah, sekarang kita coba cari kata sepakat untuk yang di atas. Kami bersedia dilakukan uji kelayakan di depan warga,"" ujar Wiriyatmoko, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta yang didampingi Ketua P2T Jakarta Selatan Usmayadi saat Sosialisasi MRT dengan warga Jl Fatmawati Raya di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis (19/4)
Wiriyatmoko mengatakan, aspirasi masyarakat harus tetap didengarkan dan memberi waktu untuk pertemuan-pertemuan beberapa kali lagi, apalagi proyek MRT untuk kepentingan umum. Namun begitu, hendaknya masyarakat dapat mempertimbangkan waktu yang harus ditepati dalam rencana pembangunan MRT. ""Ini memang masih ada waktu karena akhir bulan ini kalau tidak salah baru deponya yang di lebakbulus dimulai. Tapi jangan sampai berlarut, karena kita harus sesuai rencana pembangunannya,"" jelasnya.
Fokus yang akan dibahas, lanjut Wiriyatmoko, terutama mengevaluasi keberadaan stasiun yang di atas jalan. Karena menurut warga, keberadaanya bisa mengganggu usaha dan menurunkan pendapatan mereka. ""Kalau mereka nanti mengundang ahli-ahli dan ada second opinion yang masuk akal mungkin itu akan baik sekali, terlebih ini untuk program sistem angkutan umum massal (SAUM),"" tukasnya
Dalam dialog tersebut, sejumlah warga mengakui jika proyek MRT minim sosialisasi. Wati (45) salah seorang pemilik ruko di Jl Fatmawati Raya mengakui sebelumnya belum pernah ada sosialisasi dua arah, seperti yang dilakukan saat ini. ""Baru kali ini ada sosialisasi kayak gini. Mana depo di Lebakbulus sudah dibangun. Selama ini kami cuma dikasih lihat gambar rancangannya, itupun juga baru satu kali,"" keluhnya.