Dengan banyaknya terjadi kebakaran di wilayah Jakarta harusnya pemerintahan daerah melakukan audit terhadap BUMD, dilihat kelengkapannya pasar-pasar tradisionil tersebut adakah alat pemadam kebakaran, fair hidrant, kerapihan instalasi listriknya. Agar tidak terjadi kebakaran seperti di pasar Senin, yang menjadi kurban adalah pedagang tradisionil, pedagang kecil.
Mari kita cari auditnya kok PD Pasar jaya rajin amat kebakaran, ada apa. Kalau ada yang salah mari kita betulin jangan pedagang menjadi kurban,”kata Djan Faridz anggota DPD RI Komite II Bidang Infrastruktur datang bersama AM Fatwa, Dani Anwar dan Pardi saat kunjungan kerja DPD RI Provinsi DKI Jakarta di kantor walikjota Jaksel, Kamis (25/3).
Faridz minta pada walikota Syahrul Effendi ikut berpartisipasi di dalam audit terhadap kelayakan Pasar-pasar yang ada dilingkungan Jakarta Selatan. Jangan gedung-gedung swasta aja yang diaudit dilihat kelengkapannnya,”pintanya.
Faridz juga menambahkan dengan kemajuan jaman yang sekarang kawasan Kemang sudah menjadi tempat pariwisata dan restoran. Kalau memang kawasan Kemang seperti itu harus walikota yang mengusulkan ke provinsi merubah RT RW nya, jangan disegel lagi kasihan karena menyangkut usaha dan tenaga kerja. Ubah saja kawasannya karena RT RW harus mengikuti jaman bukan statis,”tegasnya.
engenai peraturan yang akan ditetapkan Dinas Tata Kota setiap bangunan yang tidak punya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan dipidanakan. Apakah rumah-rumah lama yang berada kampung punya IMB, gak punya kan. Padahal penduduk di Jakarta ada 3 juta apakah dipidanakan, itu diputihkan dulu kalau buat peraturan. Mempidanakan orang boleh tapi yang sudah terjadi mau diapakan,”terangnya.
Sementara anggota DPD RI yang lain Pardi bidang kesejahteraan menyoroti bidang pendidikan yang masih sangat memprihatinkan di DKI Jakarta, ada 10.639 guru bantu honorel dengan gaji Rp.710.000,- bagaimana bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik kalau kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, karena banyak dari mereka mencari sambilan jadi tukang ojek, untuk memenuhi kebutuhan hidup,”ujarnya.
Kami anggota DPD RI akan selalu menyampaikan aspirasi masyarakat baik itu ke walikota, gubernur atau siapa saja akan saya bantu, karena sesuai dengan visi DPD RI suatu lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat,”ujar Pardi.