Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat pesat harus mendapat perhatian, karena jumlah penduduk yang besar kalau tidak berkualitas akan menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk dan kualitas harus ditangani secara simultan, karena peningkatan kualitas tidak mungkin dapat diwujudkan tampa melaksanakan pengendalian kuantitas penduduk
Hasil sensus 2010 yang dilakukan BPS menunjukan penduduk DKI Jakarta sebesar 9 juta, ini harus cepat ditangani kalau tidak akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat,”kata Asisten Kesmas Jaksel Jayadi saat”Pertemuan Medis dan Teknis Kota Adm.Jakarta Selatan 2010” yang dikuti para dokter Puskesmas dan RS Rujukan di Kantor Sudin Kesehatan Jaksel, Rabu (20/10).
Untuk itu Pemprov. DKI Jakarta menetapkan program pengendalian Kependudukan melalui penyelenggaraan KB sebagai bagian dari program pembangunan. Untuk itu saya minta jajaran kantor KB beserta sektor terkait, organisasi profesi, LSOM untuk terus melanjutkan dan meningkatkan yang telah dilaksanakan dan dicapai selama ini,”pintanya.
Dengan dikeluarkannya Pergub. No.162 tahun 2010 tidak ada lagi alasan masyarakat tidak ikut program KB karena sekarang mulai 1 Oktober masyarakat digratiskan dalam ber KB. Untuk ini saya berharap Pergub tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh para pemengku kepentingan di Jakarta Selatan,”ujar Jayadi.
Dikesempatan lain Kepala kantor KB Jakarta Selatan Sonson Sanusi mengatakan Pergub No 162 tahun 2010 adalah tentang pelayanan KB. Untuk itu seluruh masyarakat Jakarta diberikan kemudaan dalam pelayanan KB. Segala pembiayaan pelayanan KB mulai 1 Oktober ditanggung oleh Pemprov. DKI Jakarta melalui penganggaran kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMPKB).
Ini non Gakin tidak menggunakan jasa gakin. Jadi siapa saja bisa mendapat pelayanan KB tampa syarat seperti KTP dan SKTM ini untuk memudahkan masyarakat ikut KB. Jadi membantu masyarakat miskin untuk dapat pelayanan KB, karena untuk pelayanan KB Medis operasi wanita (MOW) atau Tubektomi ini membutuhkan biaya 2,3 juta. Ini seluruhnya akan ditanggung pemerintah,”terangnya.
Ada 3 Rumah sakit di Jakarta Selatan yang melayani KB dibiayai oleh Pemprov.DKI yaitu RS.Fatmawati, Marinir Cilandak dan Triadipa. Sekarang ini RS Fatmawati dan Triadipa sudah mengklain 64 orang yang implementasi Pergub 162/2010 sejah 1 Oktober. Kami hanya sebagai mediasi, sebagai pengantar. Jadi RS yang akan mengklaim ke BPMPKB,”ujar Sonson.