Sebanyak 50 orang dari Komunitas anak muda (KAUM) Demokrat Sejati DKI Jakarta mendatangi kantor walikota Jakarta Selatan, Rabu(1/9) memprotes proses pelelangan pengadaan barang dan jasa Suku Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas Jaksel), yang dinilai melanggar aturan yang ada, serta tidak adanya transparansi sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.80 tahun 2003, tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kaum Demokrat Sejati mengatakan akan berupaya membuka tabir dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan meja, kursi, lemari guru/murid di Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan, yang selama ini kerap terjadi. ""Oleh karena itu kami dari Kaum Demokrat Sejati akan membawa meja, kursi dalam unjuk rasa ini."" kata salah seorang pendemo.
Mereka berharap Kadis Dikdas mau membuka dugaan kolusi (berbentuk lelang yang dilakukan secara tertutup dan dikondisikan), yang mengarah pada korupsi pada pengadaan bangku, kursi dan lemari untuk guru dan murid komunitas pendidikan di Jakarta Selatan. Kami berharap Piminan Dikdas bisa mengungkap dan meminimalisir kerugian negara dikemudian hari.
Juru bicara yang mewakili Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Dwi Agung SP mengatakan ""kedatangan kalian adalah masukan dari kami untuk menindak lanjuti. Kita akan tampung semua aspirasi yang ada, yang jelas proses pelelangan itu sedang berlangsung sampai sekarang serta dalam proses evaluasi.""
""Proses pelelangan tentunya sesuai aturan dan mekanisme yang ada dipanitia lelang tetap mengacu pada Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentunya seperti itu,”tegasnya.
Agung tambahkan ""tentunya kami membutuhkan saran dan kritik dari masyarakat, apabila nanti ada penyimpangan-penyimpangan. Sudah tinggal laporkan saja ke yang berwenang menanganinya kalau ada tindak penyimpangan dari tatanan dan mekanisme yang ada,” terangnya.