Profil PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tugasnya adalah mengelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
Motto PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
Cepat, Akurat, Mudah dan Berkualitas
Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang PPID Sekko Adm.Jakarta Selatan
(Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 175 Tahun 2016)

A. Tanggung Jawab

     1. PPID pada Perangkat Daerah bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi
         proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang
         dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diatas dikumpulkan dengan cara pendataan
         informasi publik yang ada pada Perangkat Daerah untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar
         informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

B. Tugas
     1. Memberikan layanan informasi kepada publik;
     2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
     3. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
     4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
     5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
     6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
     7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
     9. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

C. Wewenang
     1. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada Perangkat Daerah dan/atau pejabat fungsional
         yang mempunyai cakupan kerjanya;

     2. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik yang dapat diakses publik atau tidak berdasarkan
         pengujian tentang konsekuensi;

     3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila imformasi publik yang dimohon termasuk
         informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara
         bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

     4. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu)
         kali dalam 1 (satu) bulan ; dan

     5. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.