Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor     14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan     Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan     Pemerintah Daerah;
    
4. Peraturan Ketua Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi     Publik;
    
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
    
6. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota     Administrasi;