Kategori : PEMERINTAHAN , Terbit : Kamis, 14 Maret 2019

Pemkot Jaksel Jadi Tempat Studi Banding DPRD Kota Binjai




Dibaca : 83

    Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, menjadi tempat studi banding bagi Komisi A DPRD Kota Binjai, Sumatera Utara, terkait dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), pada Kamis (14/3). Kedatangan mereka, diterima secara langsung oleh Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Mahludin, didampingi Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan Muhammad Subhan, di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

    Mahludin menyampaikan, Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, selain di mal, pelayanan publik bisa ditempatkan di pasar-pasar. “Mungkin ini bisa dikembangkan, jika keberadaan mal kurang, maka pelayanan publik bisa di tempatkan di pasar, karena pasar pasti ada,” ujarnya. 

    Sementara Subhan menerangkan, pembentukan MPP ini cikal bakal dari pengintegrasian izin-izin yang dikelola oleh dinas-dinas. “Jadi dulunya itu dikelola oleh dinas, misalnya IMB oleh Dinas P2B, Amdal dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, nah ini diintegrasikan,” katanya. Subhan menjelaskan, pengintegrasian yang dilakukan merupakan suatu rangkaian yang cukup panjang. “Jadi teman-teman SKPD lainnya tupoksinya hanya pengawasan dan pengendalian, sementara perizinan keseluruhan itu pure kewenangan PTSP. PTSP menerima berkas, mengelola berkas, mengelola izin dan menandatangani izin. Ini merupakan suatu revolusi pelayanan yang betul-betul sangat besar,” tuturnya.

    Lebih lanjut Subhan menerangkan, untuk menyediakan Mal Pelayanan Publik, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama disiapkan perangkat atau aturan pembentukan, kedua, setelah ada perangkat dan aturan yang mendukung. perlu disiapkan sarana dan prasarana. "Sarana dan prasarana ini cukup besar, karena didalamnya diperlukan gedung, server yang besar, dan lainnya. Setelah sarana dan prasarana siap, selanjutnya dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil. Keempat kesiapan sistem, karena ke depannya, bila berbicara pembangunan perizinan, tidak lepas dari yang namanya online,” tambahnya.

    Ketua Komisi A DPRD Kota Binjai, H Antasari berharap, dengan adanya studi banding ini, Kota Binjai dapat segera menyediakan Mal Pelayanan Publik. “Saya baca ada instruksi dari presiden agar membuat (kemudahan perizinan) di seluruh Indonesia, ini agar rakyat kita bisa lebih merasakan nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan kita dapat berjalan sesuai dengan aturan,” pungkasnya.
     

    Penulis : KIP JS