Pemkot Jaksel Percepat PBB-P2

PEMBANGUNAN
Terbit: Aug 24, 2017

NameAsisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Edy Suherman, memberikan arahan kepada peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) PBB-P2, di Ruang Pelatihan Sudin Kominfotik Lantai 7, Blok A, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis (24/8). Arahan ini, terkait pelaksanaan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 68 Tahun 2017, tentang Percepatan Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Hasil Pelimpahan, dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Edy mengatakan, dengan adanya Ingub tersebut, maka perlu adanya bimbingan teknis bagi para petugas pajak, untuk melaksanakan kegiatan percepatan penagihan. "Pergub ini dikeluarkan oleh pak gubernur dalam rangka pelaksanaan percepatan banyak nya pajak-pajak daerah terutama pajak PBB," ujarnya.

Edy melanjutkan, perlu adanya kerjasama antara pihak kelurahan, kecamatan dan pegawai Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) di wilayah Jakarta Selatan. Sebab, menurutnya apabila percepatan tersebut tidak dapat mencapai hasil, maka seluruh pegawai akan mendapatkan sanksi. "Waktu  efektif kurang lebih satu minggu. Kira-kira mampu atau tidak kita mengejar target. Kalau kita tidak mampu semuanya akan kena sanksi. Perlu ada keseriusan untuk kerjasama antara kelurahan, kecamatan dan teman-teman di UPPRD, ada kerjasama yang erat," tegasnya.

Sementara Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta Selatan, Yuspin Darmatin mengatakan, pelatihan ini diberikan untuk membantu meminimalisir petugas Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) dalam mengetahui jumlah tunggakan di wilayah Jakarta Selatan melalui aplikasi Sistem Pendataan Pajak (Si Data).

"Dengan aplikasi ini kita ingin meminimalisir tunggakan, apakah tunggakan itu benar-benar real (nyata) karena tunggakan itu berasal dari objek-objek yang di lapangan. Di perkirakan sebetulnya objeknya tidak ada, bisa saja ada tanah menjadi jalan menjadi fasos fasum, tetapi belum di update datanya, sehingga dulu menjadi objek PBB. Namun, SPPT jalan terus tidak ada pelaporan dan update," ucapnya.

Oleh sebab itu, Yuspin berharap agar data-data yang telah masuk di wilayah Jakarta Selatan, dapat sesuai dengan data yang berada di lapangan. "Harapan kami khususnya kita wilayah kota jakarta Selatan, bahwa objek subjek pajak PBB yang sudah terdata di dalam data kami, sesuai dengan yang ada di lapangan, jadi akurat, kami menagih pajak tepat sasaran," tandasnya. (KIP JS)